Makassar, Sulsel — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026. Pergantian tersebut menjadi bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden
Pergantian Menteri Keuangan tentu bukan sekadar pergantian kursi. Menteri Keuangan memegang salah satu instrumen kekuasaan ekonomi paling strategis: APBN, penerimaan negara, belanja negara, utang, perpajakan serta kredibilitas fiskal. Karena itu, kita tidak boleh berhenti pada pertanyaan “Siapa yang diganti dan siapa yang menggantikan? tetapi Pertanyaan yang jauh lebih fundamental adalah: “Apakah ini reformasi fiskal atau sekadar rotasi kekuasaan?” pungkas idam kabid kemahasiswaan & kepemudaan PW SEMMI SULSEL
Suahasil bukan figur baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.
Karena itu, penunjukannya dibaca sebagai pilihan kontinuitas birokrasi dan stabilisasi daripada sebuah revolusi kebijakan. Bahkan setelah dilantik, Suahasil menegaskan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan serta menjaga kredibilitas APBN dan defisit di bawah 3 persen.
Namun justru di sinilah ruang kritiknya. Jika arah kebijakan pada dasarnya berlanjut, lalu apa alasan strategis di balik pergantian Menteri Keuangan? Publik berhak mendapatkan jawaban yang substantif bukan untuk menghakimi Purbaya & bukan pula untuk mengkultuskan Suahasil tetapi karena uang yang dikelola Kementerian Keuangan adalah uang publik. pungkas idam kabid kemahasiswaan & kepemudaan PW SEMMI SULSEL
Pasar tidak hidup hanya dari pidato, APBN tidak sehat karena pencitraan, Utang tidak lunas karena popularitas. Pada akhirnya angka yang menjadi hakim. Defisit bagaimana? Penerimaan negara bagaimana? Produktivitas belanja bagaimana? Utang menghasilkan apa? Rupiah stabil atau tidak? Investasi tumbuh atau tidak? dan pertanyaan paling penting Apakah kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat?
Reshuffle adalah keputusan politik. Di balik pergantian pejabat terdapat kalkulasi mengenai arah kebijakan, stabilitas pemerintahan, persepsi pasar, kepentingan ekonomi dan distribusi kekuasaan. Karena itu, kita tidak cukup melihat “Siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan?” tetapi “Siapa yang memperoleh manfaat dari kebijakan yang lahir dari kursi tersebut?” pungkas idam kabid kemahasiswaan & kepemudaan PW SEMMI SULSEL
Reshuffle yang terjadi di Jakarta pada akhirnya akan dirasakan sampai ke daerah & Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat ekonomi Indonesia Timur, dengan kekuatan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, perdagangan, jasa, industri, dan logistik maka pertanyaan kepada pemerintah pusat harus konkret Setelah reshuffle, apa yang berubah bagi masyarakat Sulawesi Selatan? Bukan sekadar berapa besar APBN yang dialokasikan tetapi berapa lapangan kerja yang tercipta? Berapa biaya logistik yang berhasil ditekan? Berapa produktivitas petani dan nelayan yang meningkat? Berapa UMKM yang naik kelas? Berapa investasi yang benar-benar menciptakan nilai tambah di daerah? Berapa komoditas Sulsel yang berhasil naik kelas dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi? Karena anggaran besar bukan otomatis kebijakan yang berhasil. APBN harus menghasilkan economic value karena setiap rupiah uang negara harus dapat dijawab: “Apa return sosial dan ekonominya?” pungkas idam kabid kemahasiswaan & kepemudaan PW SEMMI SULSEL
Oleh sebab itu kita harus berani bertanya “Pertumbuhan untuk siapa?” Jika ekonomi tumbuh tetapi biaya hidup semakin berat, lapangan pekerjaan berkualitas terbatas, biaya produksi tinggi dan nilai tambah komoditas justru dinikmati di luar daerah maka pertumbuhan tersebut harus dibaca secara kritis. Inilah mengapa keberhasilan reshuffle tidak boleh diukur hanya dari indikator makro.
Menteri Keuangan bukan pesulap & Negara tidak bisa menciptakan kekayaan dari udara yang dapat dilakukan adalah mengalokasikan sumber daya secara lebih produktif, menciptakan insentif yang benar, menjaga kredibilitas fiskal, meningkatkan produktivitas dan memastikan setiap rupiah belanja publik menghasilkan manfaat. Maka pertanyaan sederhananya: “Setelah reshuffle, apakah uang negara menjadi lebih produktif?” Kalau iya, buktikan dengan angka & kalau tidak, publik berhak mempertanyakan arah kebijakannya.
Disisi lain reshuffle harus dibuktikan jika reshuffle mampu memperbaiki disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi APBN, memperkuat produktivitas ekonomi, menjaga daya beli, memperluas lapangan kerja dan menciptakan pertumbuhan berkualitas maka pergantian tersebut layak disebut sebagai keputusan strategis namun jika yang berubah hanya nama pejabat sementara persoalan fundamental tetap sama, maka kita juga berhak mengatakan Ini bukan reformasi. Ini hanya rotasi kekuasaan administratif. pungkas idam kabid kemahasiswaan & kepemudaan PW SEMMI SULSEL
Menteri bisa berganti, narasi politik bisa berganti dan kebijakan pun bisa berubah tetapi konsekuensi ekonomi tetap nyata, Rakyat tetap membayar pajak, membayar utang, APBN tetap harus dipertanggungjawabkan & daerah tetap menunggu hasil pembangunan yang nyata & dari situasi tersebut kita akan menguji “Apakah setelah reshuffle, negara menjadi lebih efisien, APBN lebih produktif, ekonomi lebih kompetitif, dan rakyat hidup lebih sejahtera?” oleh sebab itu Reshuffle boleh terjadi di Jakarta tetapi ujiannya ada di tiap daerah termasuk di Sulawesi Selatan
Pada akhirnya, reshuffle bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan, tetapi siapa yang diuntungkan dari arah kebijakan negara. Rakyat tidak membutuhkan rotasi jabatan, rakyat membutuhkan perubahan hasil. Jika yang berubah hanya kursi, maka itu bukan reformasi. Itu hanya rotasi kekuasaan. Pungkas Idam kabid kemahasiswaan & kepemudaan PW SEMMI SULSEL
