Makassar, Sulsel – Sabtu, 21 November 2026, Serikat Pejuang Keadilan Rakyat (SPKR) Sulawesi Selatan menyoroti pelaksanaan kegiatan reses salah satu anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Golkar yang berlangsung pada Sabtu (21/11/2026), di kawasan Kompleks Perumahan Kementerian Perhubungan Laut 2, Kota Makassar.
Sorotan tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersoalkan hak maupun kewenangan anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses, terlebih menghambat upaya penyerapan aspirasi masyarakat. Namun, SPKR Sulsel memandang bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan permukiman, terlebih di kawasan perumahan dinas milik kementerian, semestinya mengedepankan etika koordinasi, penghormatan terhadap perangkat lingkungan, dan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas kawasan tersebut.
Ketua SPKR Sulsel, Arie Musa, menegaskan bahwa persoalan mendasar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keberadaan Ketua RT dan Ketua RW sebagai bagian dari kelembagaan pemerintahan lingkungan dapat dihargai dan ditempatkan sebagaimana mestinya.
“Ini bukan soal bisa atau tidaknya anggota DPRD melaksanakan reses di dalam Kompleks Perumahan Kementerian Perhubungan Laut 2. Kami tidak sedang mempersulit kegiatan reses, tidak menghambat penyerapan aspirasi, apalagi ingin membenturkan siapa pun. Yang kami pertanyakan adalah bagaimana etika koordinasi itu dijalankan dan bagaimana keberadaan RT/RW sebagai perangkat lingkungan perlu untuk dianggap juga,” tegas Arie Musa.
Menurutnya, RT dan RW bukan sekadar pelengkap struktur sosial di tengah masyarakat. Keduanya memiliki fungsi penting dalam membangun komunikasi, menjaga ketertiban, mengetahui aktivitas sosial kemasyarakatan, serta menjembatani hubungan antara warga dan pemerintah.
Karena itu, kegiatan yang menghadirkan masyarakat dalam suatu lingkungan permukiman sepatutnya tetap membangun komunikasi dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat.
“Jangan sampai kita berbicara tentang penyerapan aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya justru mengabaikan keberadaan lembaga lingkungan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberadaan RT dan RW merupakan bagian dari etika pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat,” lanjutnya.
Selain persoalan koordinasi lingkungan, SPKR Sulsel juga meminta perhatian Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I A Makassar untuk mengambil peran dalam memberikan penjelasan terkait penggunaan kawasan Kompleks Perumahan Kementerian Perhubungan Laut 2.
Sebagai kawasan perumahan dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan, aspek penggunaan tempat untuk kegiatan di luar aktivitas kedinasan perlu memperhatikan status pengelolaan kawasan dan ketentuan administrasi yang berlaku.
SPKR Sulsel menilai, apabila anggota DPRD bermaksud menyelenggarakan kegiatan reses di kawasan tersebut, sudah sebaiknya terdapat komunikasi dan permohonan persetujuan penggunaan tempat kepada pihak Distrik Navigasi selaku pihak yang perlu dikonfirmasi kewenangannya atas kawasan tersebut.
Arie Musa menyampaikan bahwa permohonan izin bukanlah bentuk pembatasan terhadap kegiatan wakil rakyat, melainkan wujud penghormatan terhadap institusi yang bertanggung jawab atas fasilitas dan lingkungan perumahan dinas.
“Kami juga meminta Kepala Distrik Navigasi Kelas I A Makassar agar tidak bersikap pasif. Perlu ada penjelasan apakah kegiatan tersebut sudah dikoordinasikan dan apakah penggunaan lokasi telah memperoleh persetujuan. Begitu pula anggota DPRD yang melaksanakan reses, alangkah baiknya terlebih dahulu meminta surat izin atau persetujuan penggunaan tempat kepada pihak Distrik Navigasi. Ini soal tertib administrasi dan saling menghargai/ menghormati kewenangan masing-masing,” ujarnya.
SPKR Sulsel kembali menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus tetap didukung dan dihormati.
Namun, dukungan terhadap pelaksanaan reses tidak berarti mengesampingkan prosedur koordinasi, komunikasi kelembagaan, dan tata kelola penggunaan fasilitas negara.
Menurut SPKR, hubungan antara anggota DPRD, pemerintah setempat, RT/RW, dan pengelola kawasan seharusnya dibangun melalui komunikasi yang baik, bukan berjalan sendiri-sendiri. Apalagi hanya berkordinasi melalui oknum diluar strukrur kelurahan dan Ketua RW yang bukan wilayahnya?.
“Jangan ada yang salah memahami sikap kami. Kami tidak sedang menghalangi anggota DPRD bekerja. Kami justru ingin kegiatan reses berjalan baik, terhormat, dan tidak meninggalkan persoalan administrasi maupun sosial di kemudian hari. Wakil rakyat harus dihormati, tetapi perangkat lingkungan dan pengelola kawasan juga harus jadi pertimbangan,” tegas Arie.
Atas persoalan tersebut, SPKR Sulsel meminta:
1. Anggota DPRD Kota Makassar yang melaksanakan reses agar memberikan penjelasan mengenai mekanisme koordinasi dengan RT/RW serta persetujuan penggunaan lokasi kegiatan.
2. Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I A Makassar agar memberikan klarifikasi mengenai status pengelolaan kawasan dan apakah telah memberikan persetujuan penggunaan lokasi untuk kegiatan reses.
3. Sekretariat DPRD Kota Makassar agar memastikan mekanisme koordinasi pelaksanaan reses dengan pemerintah setempat berjalan sesuai ketentuan.
4. Camat, Lurah, Ketua RT, dan Ketua RW setempat agar dilibatkan dalam komunikasi dan koordinasi kegiatan kemasyarakatan di wilayahnya.
Menutup pernyataannya, Arie Musa menegaskan bahwa SPKR Sulsel mengedepankan prinsip saling menghormati, bukan saling menyalahkan.
“Kami ingin semua pihak berjalan sesuai fungsi dan kewenangannya. Anggota DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya, Distrik Navigasi menjaga dan mengelola kawasan sesuai kewenangannya, sementara RT/RW juga dianggap sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat. Tidak perlu ada yang merasa dihalangi dan tidak perlu ada yang merasa dibenturkan. Cukup bangun koordinasi, saling menghargai, dan tunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari lingkungan masyarakat sendiri,” tutup Arie Musa.
Sampai berita ini terbit belum ada klarifikasi dari pihak terkait