Warga menduga terdapat pengisian solar menggunakan jerigen yang dilakukan pada malam hingga dini hari. Kondisi tersebut dipertanyakan karena di saat yang sama, sebagian masyarakat disebut mengalami pembatasan saat hendak mendapatkan solar untuk kebutuhan kendaraan.

“Kami melihat ada pengisian menggunakan jerigen tengah malam. Sementara masyarakat yang membutuhkan solar justru dibatasi,” ungkap sumber warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Warga meminta aparat terkait tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas penyaluran solar di SPBU tersebut.

Pemeriksaan, kata warga, dapat dilakukan dengan mengecek rekaman CCTV, data transaksi, QR Code, serta volume penyaluran solar untuk memastikan apakah penyaluran BBM subsidi sudah sesuai ketentuan.

Warga Desak Kapolda Sulbar Turun Tangan

Warga juga mendesak Kapolda Sulawesi Barat untuk menurunkan tim guna mengecek langsung informasi tersebut.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, warga meminta proses hukum dilakukan secara tegas dan transparan.

“Kalau memang ada pelanggaran, kami minta ditindak. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan solar justru kesulitan, sementara ada pihak tertentu yang diduga bisa mendapatkan dalam jumlah banyak,” ujar sumber.

Informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum dari institusi tertentu juga diminta untuk tidak langsung disimpulkan sebelum dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bukti yang sah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU 75.913.01 Lambanan belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pengisian solar menggunakan jerigen pada malam hari.

Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak SPBU maupun pihak lain yang disebut dalam informasi tersebut.

Artikel SPBU Lambanan Disorot, Warga Dugaan Solar Subsidi Diisi Pakai Jerigen Tengah Malam (Bak Ninja) pertama kali tampil pada duta karsa.

Pelantikan tersebut berlangsung secara resmi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 1 Oktober 2026, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto lahir pada 14 Juli 1973 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994. Sebelum dipercaya memegang amanah sebagai Kapolri, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI sejak 25 Agustus 2025.

Dalam ucapannya, Ketua Umum DPP AJUN Haryadi Talli turut mendoakan agar Kapolri yang baru senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan bagi keluarga dan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Semoga beliau senantiasa mampu menjalankan tugas dan amanah yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan pengabdian yang tulus demi bangsa dan negara Indonesia,” ujar Haryadi Talli.

Asosiasi Jurnal Nusantara turut berharap kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dapat membawa Polri semakin profesional, dekat dengan masyarakat, serta menjaga kebebasan pers dan keamanan bagi seluruh awak media di tanah air.(*/)

Artikel Ketua Umum DPP AJUN Ucapkan Selamat Kepada Kapolri Baru Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pertama kali tampil pada duta karsa.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-24 Propam Polri sekaligus bentuk nyata kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat

Kasi Propam Polres Pelabuhan Makassar AKP Mukhlis menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Propam Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian menyambut HUT Propam Polri ke 24

“Kami dari Propam Polres Pelabuhan Makassar melakukan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih, mengingat kemarau panjang yang sangat di butuhkan oleh masyarakat saat ini adalah air bersih,” ungkap Kasi Propam Polres Pelabuhan makassar AKP Mukhlis, Kamis (1-10-2026) pagi

Ia menambahkan, berdasarkan inisiatif dan petunjuk PLT Kabid Propam dan dukungan dari Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar, kami melaksanakan pembagian air bersih kepada warga pesisir utara Kota Makassar di Jalan Barukang Utara kecamatan Ujung Tanah

“Penyaluran air bersih tersebut di pimpin langsung oleh Wakapolres Pelabuhan Makassar Kompol H. Surono HW, dengan secara langsung dengan mengisi tempat penampungan serta adah milik warga,” kata AKP Mukhlis

Lanjut AKP Mukhlis yang juga mantan Kanit Resmob Polres Pelabuhan ini, selain membagikan air bersih, Sie Propam Polres Pelabuhan Makasssr juga melaksanakan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan

“Momentum ulang tahun ini juga dimanfaatkan untuk memperketat penegakan kedisiplinan dan tata tertib internal anggota Polri agar menjadi teladan yang baik,” ujar AKP Mukhlis

Kedepannya Propam Polri semakin solid, semakin di cintai dan di percaya oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan sebagai garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir keadilan (*/03)

Artikel HUT Propam Polri Ke 24, Sie Propam Polres Pelabuhan Makassar, Bagikan Air Bersih Kepada Warga pertama kali tampil pada duta karsa.

Program yang digelar Dinas Sosial Kota Makassar ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang masuk desil 1 hingga desil 5.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kota Makassar.

Berbeda dengan kegiatan isbat nikah sebelumnya, nikah massal kali ini terbuka bagi pasangan yang belum pernah menikah maupun mereka yang pernah menikah dan telah bercerai.

“Ini nikah massal, jadi yang belum pernah nikah bisa. Yang pernah nikah juga bisa, kalau sudah cerai. Yang penting ada surat cerainya,” kata Andi Bukti saat diwawancara, Selasa (29/9) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar telah menyurati seluruh camat agar informasi tersebut diteruskan hingga tingkat kelurahan.

Langkah ini dilakukan untuk menjangkau warga yang memenuhi kriteria dan membutuhkan fasilitasi untuk melangsungkan pernikahan secara resmi.

Pendaftaran dibuka mulai 28 September hingga 16 Oktober 2026. Calon peserta dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi LONTARA+ untuk mengakses formulir pendaftaran.

Selanjutnya, peserta akan menjalani proses asesmen sebelum diarahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk proses pernikahan.

“Sekarang langkah pertama, kita sudah menyurat ke para camat untuk disebarluaskan, khususnya kepada masyarakat kurang mampu desil 1 sampai desil 5,” ujarnya.

Menurut Andi Bukti, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Selain prosesi pernikahan, Pemkot Makassar juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung bagi pasangan peserta.

Di antaranya pakaian pengantin, uang transportasi, serta goodie bag yang rencananya diberikan pada saat pelaksanaan seremoni.

“Pada resepsi nanti ada fasilitas untuk pengantin. Rencananya kita kasih uang transport, mungkin juga goodie bag dan pakaian pengantin,” jelasnya.

Yang menarik, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga di daratan Makassar. Masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan juga mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti nikah massal tersebut.

“Semua, termasuk warga pulau,” tegas Andi Bukti.

Untuk lokasi pelaksanaan, Dinas Sosial masih melakukan pencarian tempat yang mampu menampung peserta dalam jumlah besar.

Pelaksanaan nikah massal ditargetkan berlangsung sebelum puncak peringatan HUT Kota Makassar pada November mendatang.

Bagi warga yang memenuhi persyaratan, kesempatan mengikuti program ini masih terbuka hingga 16 Oktober 2026 melalui kanal pendaftaran yang disiapkan Pemkot Makassar.

Artikel Semarakkan HUT Kota Makassar, Pemkot Makassar Siapkan Nikah Massal Gartis pertama kali tampil pada duta karsa.

Kabid Kemahasiswaan & Kepemudaan PW SEMMI Sulsel, Idam, menilai persoalan energi selama ini terlalu sering diperdebatkan pada level gejala: BBM sulit diperoleh, LPG mahal atau sulit didapat, serta pemadaman bergilir. Padahal, menurutnya, pertanyaan yang lebih penting justru berada di balik gejala tersebut.

Kita harus berhenti bertanya hanya ‘kenapa langka dan mulai bertanya di mana letak gap-nya? Apakah persoalannya pada kebijakan, alokasi, pasokan, distribusi, pengawasan atau memang terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas?” tegas Idam.

PW SEMMI Sulsel menilai pernyataan seperti “stok aman” atau “sistem terkendali” tidak boleh menjadi titik akhir komunikasi publik. Pernyataan tersebut justru harus menjadi titik awal verifikasi. Untuk BBM, publik berhak mengetahui berapa alokasi Sulsel, berapa realisasi, berapa kebutuhan, bagaimana distribusi antarwilayah dan di mana terjadi selisih antara pasokan dengan kebutuhan.

Untuk LPG 3 Kg, perlu dibuka alokasi, realisasi, jumlah pangkalan, distribusi per wilayah, harga di tingkat konsumen serta mekanisme pengawasan penerima subsidi.

Sementara untuk kelistrikan berapa beban puncak, berapa daya mampu, berapa cadangan, pembangkit mana yang terganggu, berapa kapasitas yang hilang dan apa penyebab gangguan tersebut. Pungkas idam

Oleh karena itu buka data agar masalah bisa ditemukan secara tepat. Kalau datanya menunjukkan sistem berjalan baik, publik harus menerima itu. Tetapi kalau terdapat gap, gap tersebut harus diperbaiki,” ujar Idam.

Menurut Idam, ukuran keberhasilan tata kelola energi tidak cukup hanya berdasarkan jumlah stok. Ada rantai yang harus dilihat yaktu alokasi, pasokan, distribusi, akses, harga, manfaat & dampaknya. Jika stok tersedia tetapi masyarakat kesulitan memperoleh BBM atau LPG, maka harus dicari titik persoalannya & jika listrik tersedia secara sistem tetapi pemadaman terjadi di wilayah tertentu maka harus ditelusuri apakah persoalannya berada pada pembangkitan, transmisi, distribusi atau faktor teknis lainnya.

Jangan sampai kita memperdebatkan angka di hulu sementara masyarakat menghadapi persoalan di hilir. Negara dan badan usaha harus mampu menjelaskan seluruh rantai tersebu & oleh karena itu subsidi harus diukur dari manfaatnya bukan hanya besaran anggarannya.

PW SEMMI Sulsel juga meminta evaluasi terhadap subsidi energi tidak berhenti pada berapa besar anggaran yang dikeluarkan negara.

Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menerima manfaat subsidi tersebut, apakah kelompok sasaran benar-benar terlindungi dan apakah mekanisme distribusinya efektif & kalau negara mengeluarkan anggaran untuk subsidi maka indikator keberhasilannya bukan hanya berapa rupiah yang dibelanjakan. Pertanyaannya: apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran?”

Dengan demikian, subsidi harus dilihat sebagai instrumen kebijakan yang memiliki tujuan ekonomi dan sosial bukan semata-mata persoalan harga murah.

PW SEMMI Sulsel mendorong pemerintah, DPRD Provinsis sulsel, Pertamina, PLN dan pemangku kepentingan terkait melakukan lima langkah yaitu buka data alokasi, realisasi, distribusi, kebutuhan dan kapasitas harus tersedia secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi lalu memetakan gap. Setiap perbedaan antara alokasi dan realisasi, pasokan dan kebutuhan, serta kapasitas dan beban harus dijelaskan. Ketiga, melakukan audit distribusi.

Persoalan energi tidak boleh hanya dilihat dari hulu. Titik distribusi hingga konsumen harus menjadi objek evaluasi. Keempat, mengukur dampak , harus diketahui siapa yang paling terdampak ketika terjadi gangguan pasokan, kenaikan harga, maupun pemadaman & terakhir menetapkan koreksi yang terukur bahwa setiap persoalan harus memiliki langkah penyelesaian, penanggung jawab, indikator keberhasilan dan batas waktu evaluasi.

Idam menegaskan bahwa PW SEMMI Sulsel tidak ingin persoalan energi berubah menjadi sekadar pertarungan politik antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Kami mencari titik masalahnya & kalau masalahnya kebijakan, koreksi kebijakan. Kalau masalahnya distribusi, perbaiki distribusi. Kalau masalahnya pengawasan, perkuat pengawasan. Kalau masalahnya kapasitas bangun kapasitasnya yang penting masalahnya diidentifikasi berdasarkan data,” jelasnya.

PW SEMMI Sulsel memandang persoalan BBM, LPG 3 Kg, dan listrik sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola energi Sulawesi Selatan secara menyeluruh bukan sekadar memastikan energi tersedia tetapi memastikan energi terdistribusi secara adil, subsidi tepat sasaran, pelayanan dapat diandalkan dan setiap gangguan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh sebab itu, Sulsel tidak membutuhkan sekadar narasi bahwa semuanya aman. Sulsel membutuhkan bukti bahwa sistemnya memang bekerja. Pungkasnya

Artikel PW SEMMI SULSEL: BENAHI AKAR MASALAH ENERGI SULSEL pertama kali tampil pada duta karsa.

Kasus ini mencuat setelah seorang pembeli berinisial DD mengaku telah menyerahkan uang muka sebesar Rp50 juta kepada UN untuk pembelian empat kavling tanah dengan harga Rp25 juta per kavling. Total nilai transaksi tersebut mencapai Rp100 juta, dengan kesepakatan bahwa sisa pembayaran akan dilunasi setelah sertifikat tanah diterbitkan. Namun, menurut keterangan DD, proses pengurusan sertifikat mengalami kendala. Tanah yang diperjualbelikan tersebut disebut berada dalam kawasan penghijauan hutan kota sehingga sertifikatnya tidak dapat diterbitkan.

Merasa dirugikan, DD kemudian meminta agar uang muka sebesar Rp50 juta yang telah diserahkan dikembalikan secara utuh. Menurut DD, UN sempat menyatakan bahwa uang tersebut akan dikembalikan setelah tanah berhasil dijual kepada pembeli lain.

“Saya akan kembalikan uangnya kalau tanah itu sudah terjual kembali,” ujar DD menirukan pernyataan UN.

DD mengaku bahwa tidak lama kemudian tanah tersebut telah dijual kembali kepada pihak lain. Namun, hingga persoalan ini disampaikan kepada media, DD menyatakan uangnya belum dikembalikan. Ia juga mengaku kesulitan menghubungi UN untuk meminta kejelasan mengenai pengembalian dana tersebut.

Pihak Pertanahan Disebut Membenarkan Tanah Telah Dijual Kembali

DD juga menyebut bahwa AS, yang merupakan pihak dari Pertanahan Soppeng, telah mengakui bahwa tanah yang sebelumnya dibeli DD telah dijual kembali oleh UN kepada pihak lain tanpa sertifikat.

Atas kejadian tersebut, DD merasa dipermainkan dan menduga adanya unsur penipuan atau penggelapan dalam transaksi jual beli tanah tersebut.

DD turut mempertanyakan status kepemilikan tanah yang diperjualbelikan. Pasalnya, tanah tersebut disebut masuk kawasan penghijauan hutan kota, sehingga perlu ada kejelasan dari instansi terkait mengenai status hukum dan peruntukannya.

UN Belum Memberikan Tanggapan Pihak media telah berupaya mengonfirmasi UN melalui sambungan telepon dan pesan singkat. Namun, hingga berita ini disusun, panggilan telepon maupun pesan yang dikirimkan belum mendapatkan tanggapan.

DD berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan dan uang sebesar Rp50 juta yang telah diserahkannya dapat dikembalikan.

Kasus ini juga diharapkan mendapat perhatian instansi terkait guna memastikan status hukum tanah yang diperjualbelikan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penipuan dan penggelapan tersebut masih berdasarkan keterangan DD dan belum merupakan kesimpulan dari proses hukum. Keterangan resmi pihak pertanahan mengenai status tanah serta tanggapan UN masih diperlukan untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh.

Artikel Oknum ASN Soppeng Disorot! Tanah Diduga Dijual Dua Kali, Pembeli Tuntut Pengembalian Rp50 Juta pertama kali tampil pada duta karsa.

Sejumlah agenda yang diperkirakan melibatkan massa dalam jumlah besar antara lain aksi penyampaian aspirasi buruh di kawasan MH Thamrin, Pameran Automechanika Jakarta 2026, Flona Jakarta 2026, Peringatan Hari Tani Nasional sekaligus pembukaan Munas IX Konsorsium Pembaruan Agraria di TMII, serta aktivitas penukaran tiket konser di kawasan GBK.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa pelayanan kepolisian diberikan secara adil dan serentak kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Pelayanan kami diberikan kepada seluruh masyarakat. Warga yang menyampaikan aspirasi kami layani, sementara masyarakat yang tetap bekerja, bersekolah, menjalankan usaha, maupun melakukan perjalanan juga harus dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar Kombes Budi di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Guna mengantisipasi kepadatan, personel disiagakan di sekitar lokasi kegiatan, simpul arus lalu lintas, serta kawasan yang mengalami peningkatan aktivitas. Pengaturan maupun pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi riil di lapangan.

Masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi kegiatan diimbau merencanakan perjalanan lebih awal, mempertimbangkan jalur alternatif, memantau pembaruan informasi lalu lintas melalui kanal TMC Polda Metro Jaya, serta mematuhi arahan petugas di lapangan.

Kombes Budi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum dan menghormati penggunaan fasilitas publik.

“Ruang publik adalah milik bersama. Mari saling menghormati agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik dan aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan aman, tertib, dan lancar,” pungkasnya.

Artikel Polda Metro Jaya Jaga Kelancaran Aktivitas Masyarakat pertama kali tampil pada duta karsa.

Upacara Sertijab turut dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Ny. Upi Djuhandhani beserta Pengurus Bhayangkari Daerah Sulsel, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta para Kapolres jajaran Polda Sulsel.

Dalam amanatnya, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Kapolres. Pengabdian tersebut dinilai telah memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum masing-masing.

Kapolda juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada para pejabat Kapolres yang baru. Pergantian jabatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Dalam Sertijab tersebut, jabatan Kapolres Tana Toraja diserahterimakan dari AKBP Budi Hermawan, S.I.K., yang mendapat penugasan baru sebagai Kasubbagminsindik Bagwassidik Rokorwas PPNS Bareskrim Polri, kepada AKBP Arwansa, S.H., S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.

Selanjutnya, jabatan Kapolres Pelabuhan Makassar diserahterimakan dari AKBP Rise Sandiyantanti, S.H., S.I.K., M.Si., yang mendapat penugasan baru sebagai Irbin Itwasda Polda Jawa Timur, kepada AKBP Kaisar Reman Sambo, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Bali.

Untuk jabatan Kapolres Barru, sebelumnya dijabat oleh AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., yang selanjutnya mendapat penugasan sebagai Wadirintelkam Polda Sulsel. Jabatan Kapolres Barru kemudian dipercayakan kepada AKBP Suryo Wibowo, S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda DIY.

Sementara itu, jabatan Kapolres Luwu Utara diserahterimakan dari AKBP Nugraha Pamungkas, S.I.K., M.H., yang mendapat penugasan baru sebagai Wadirpolairud Polda Sulsel, kepada AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Luwu Timur Polda Sulsel.

Adapun jabatan Kapolres Luwu Timur selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Irwan Kurniadi, S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Aceh Timur Polda Aceh.

Kepada para pejabat yang baru, Kapolda mengingatkan agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik wilayah serta membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Jadikan jabatan ini sebagai amanah dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta terus jaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” pesan Kapolda.

Artikel Polda Sulsel Gelar Sertijab Lima Kapolres Jajaran, Kapolda Tekankan Profesionalisme dan Penguatan Kamtibmas pertama kali tampil pada duta karsa.

Aktivitas tersebut, merupakan salah satu pelanggaran hukum yang menjadi sorotan agar dapat di tindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Pinrang, Polda Sulawesi Selatan serta Mabes Polri terkait asal – usul BBM yang di muat .

“Perihal Tersebut, menyita perhatian Masyarakat terkait adanya Kendaraan jenis Gran Max berwarna Hitam Terpantau kerap memuat BBM subsidi jenis Pertalite yang di peroleh dari langsir ke sejumlah SPBU, di Pindahkan ke Jerigen.

Pelaku pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal dapat dijerat hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar. [1]
Aturan tegas ini mengacu pada Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang kemudian diperbarui melalui Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Jeratan hukum ini berlaku bagi siapa saja yang menyalahgunakan pengangkutan maupun niaga BBM, khususnya BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila seluruh dokumen dan mekanisme. Penyaluran dinyatakan sesuai ketentuan, hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.

Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel Sorotan : Aksi Langsir BBM Pertalite Subsidi di Suppa, Gran Max Jadi Kendaraan Operasional pertama kali tampil pada duta karsa.

Dari pantauan media dilapangan terlihat mobil bus yang terparkir memakai baju jalan hingga terjadi penyempitan lajur yang memicu kemacetan parah

Menurut salah seorang pengguna jalan yang enggan di sebut namanya mengatakan, keberadaan lokasi parkir di depan salah satu hotel di Kecamatan Wajo sangat meresahkan pengguna jalan hingga menyebabkan kemacetan

“Hotel tersebut tidak memiliki tempat parkir, sehingga tamu dan pengunjung hotel memarkir kendaraannyamemakai bahu jalan, apalagi kalau malam hari kendaraan yang parkir sampai dua baris, sehingga menyebabkan kemacetan dan rawan kecelakaan” ungkap salah satu pengguna jalan saat di konfirmasi, Jumat (18-9-2026)

Ia berharap, pihak yag terkait yakni dari Satlantas Polres Pelabuhan dan PD Parkir Makassar raya agar kiranya menegur pihak hotel Grand Place, agar dapat di tertibkan parkirannya agar tidak menggangu arus lalu lintas di sekitar Jalan Tentara Pelajar.

Artikel Suara Warga: Parkiran Hotel Grand Place Bikin Jalan Sempit dan Macet, Ke Mana Satlas Polres Pelabuhan? pertama kali tampil pada duta karsa.