Makassar, Sulsel — Kami tentunya sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya seorang pasien dengan luka tikam yang diduga mengalami penolakan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Islam Faisal sebelum akhirnya meninggal dunia di perjalanan. Pungkas Idam kabid kemahasiswaan & kepemudaan PW SEMMI SULSEL
Peristiwa ini bukan persoalan biasa. Ini menyangkut hak paling mendasar seorang manusia, yakni hak untuk mendapatkan pertolongan medis dalam kondisi kegawatdaruratan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan seharusnya mengedepankan prinsip kemanusiaan, keselamatan pasien, dan tanggung jawab profesional, bukan justru membiarkan pasien dalam kondisi kritis tanpa penanganan awal yang memadai.
Dalam situasi kegawatdaruratan, rumah sakit semestinya melakukan pemeriksaan dan tindakan penyelamatan awal sesuai kondisi klinis pasien, seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, stabilisasi kondisi pasien, pemberian oksigen apabila diperlukan, pemasangan infus sesuai indikasi medis, serta menyiapkan proses rujukan yang aman apabila fasilitas atau kompetensi penanganan lanjutan tidak tersedia.
Rujukan bukan berarti sekadar menyuruh pasien mencari rumah sakit lain. Harus ada koordinasi medis, komunikasi dengan rumah sakit penerima, serta dukungan transportasi dan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan klinis pasien. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama. Pungkas idam
Hal lain yang sangat kami sesalkan adalah munculnya dugaan adanya upaya pihak tertentu yang menawarkan uang duka dan biaya transportasi kepada peserta aksi. Jika benar hal tersebut dilakukan sebagai upaya meredam kritik atau memengaruhi sikap para aktivis, maka tindakan itu merupakan perilaku yang tidak patut dan mencederai rasa kemanusiaan. Nyawa manusia tidak dapat dinilai dengan uang, apalagi seolah-olah persoalan pelayanan kesehatan yang berujung pada hilangnya nyawa dapat diselesaikan melalui kompensasi informal. Jangan sampai persoalan ini justru berkembang menjadi konflik antara keluarga korban dan peserta aksi.
Fokus utama harus tetap pada pengungkapan fakta, pertanggungjawaban pihak terkait, dan keadilan bagi keluarga korban.
Menyikapi persoalan tersebut, kami menyampaikan sikap dan tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak investigasi menyeluruh terhadap RS Islam Faisal, Kami menduga telah terjadi tindakan penolakan dan/atau penelantaran pasien dalam kondisi kegawatdaruratan. Dugaan ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap kronologi kejadian, rekam medis, rekaman CCTV, keterangan tenaga medis, serta prosedur pelayanan IGD yang diterapkan.
2. Mendesak DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), RDP harus melibatkan manajemen RS Islam Faisal, Dinas Kesehatan, keluarga korban, organisasi masyarakat sipil, serta pihak terkait lainnya untuk meminta penjelasan dan mengungkap fakta secara transparan.
3. Mendesak Dinas Kesehatan melakukan audit pelayanan dan pemeriksaan terhadap standar operasional prosedur (SOP) IGD RS Islam Faisal, Termasuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban pelayanan kegawatdaruratan, mekanisme stabilisasi pasien, dan prosedur rujukan. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mendesak klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan pemberian uang duka serta biaya transportasi kepada peserta aksi, Apabila terdapat upaya pemberian uang yang dimaksudkan untuk memengaruhi, membungkam, atau menghentikan penyampaian aspirasi, maka tindakan tersebut harus diusut dan diberikan konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.
5. Meminta pihak rumah sakit bertanggung jawab secara moral dan institusional kepada keluarga korban, Jangan membangun komunikasi yang hanya berorientasi pada penyelesaian finansial. Keluarga korban berhak mendapatkan penjelasan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
6. Mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kegawatdaruratan rumah sakit di Kota Makassar, Jangan sampai peristiwa serupa kembali terjadi. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus memastikan bahwa setiap pasien dalam kondisi darurat memperoleh pertolongan medis tanpa diskriminasi dan tanpa hambatan administratif.
7. Meminta seluruh bukti dan dokumen terkait kejadian diamankan, Rekaman CCTV, rekam medis, catatan triase, komunikasi rujukan, serta dokumen pelayanan lainnya harus dijaga agar tidak hilang atau berubah selama proses pemeriksaan berlangsung.
Kami menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang satu rumah sakit atau satu peristiwa. Ini adalah persoalan integritas pelayanan kesehatan dan tanggung jawab kemanusiaan. Rumah sakit tidak boleh kehilangan orientasi dasarnya sebagai tempat menyelamatkan nyawa. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kesehatan hanya karena kelalaian, buruknya prosedur, atau tidak adanya keberpihakan terhadap keselamatan pasien.
Kami menuntut transparansi, keadilan, dan pertanggungjawaban. Sebab, ketika nyawa manusia dipertaruhkan, tidak boleh ada ruang bagi pembiaran dan impunitas.
Usut tuntas. Buka fakta. Tegakkan tanggung jawab! Pungkasnya
