Makassar, DUTAKARSA.COM — Hasil perbandingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ditemukan banyak tidak sesuai fakta. “salah satunya
Milik, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah 3 Satker Makassar Provinsi Sulawesi Selatan inisial (M).(22/4/25)
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik (M) salah satu pejabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah 3 Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sorotan publik.
“Pakar Hukum yang juga sebagai pengacara senior di wilayah sulawesi ini, Dr.Muhammad Nur,SH.M.P.D,. M.H., CFLS menyikapi serius adanya temuan dugaan terkait laporan harta kekayaan pejabat yang dilaporkan kepada KPK namun fiktip tidak sesuai kebenaran yang ada.
Berdasarkan data yang diperoleh, LHKPN yang dilaporkan sejak tanggal 31 Desember 2022 yang tertera dari hasil perbandingan KPK, diduga tidak sesuai yang tertera disurat perbandingan harta kekayaan.
Merujuk kepada total aset tanah dan bangunan senilai miliknya senikai Rp 161.396.000. Namun ditemukan terdapat beberapa rubahan yang tampak jelas dibandingkan dengan laporan tahun 2020, di mana beberapa aset tanah dan bangunan adanya pengurangan nilai signifikan.
Aset diantaranya berupa, alat transportasi diantaranya dua unit mobil Toyota Veloz dan Mobil Avanzah New pengeluaran tahun 2014, tetap dilaporkan dengan nilai Rp 125.000.000 tanpa perubahan sejak laporan sebelumnya.!!!
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah 3 Satker Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ketika dikonfirmasi oleh tim Lembaga ini mengatakan,”Ada anggota kami yang akan menghungi pak, bahkan chat BPJN Wil 3 Makassar menurutnya berapa kali menghubungi nomor kami namun tidak diangkat, tulisnya.
“Diduga chat WhatsApp tersebut tujuannya untuk berkomunikasi dan mencari solusi dari permasalahan.
Dr. Muhammad Nur S.H,.MPD,.M.H,.CFLA mengatakan,”bahwa pihaknya akan mendalami dulu masalah ini selanjutnya menindaklanjutinya terkait dugaan harta kekayaan yang dilaporkan tidak sesuai fakta di KPK. sementata itu, DPP MAKAR bersama tim nya menemukan ada beberapa titik Lokasi Di wilayah makassar yang sejak awal laporan harta kekayaannya diduga sengaja tidak dimasukkan saat melaporankan Harta Kekayaan LHKPN di KPK hingga di duga adanya pembohongan publik.
Ditempat yang sama, “Kepala BPJN Wilayah 3 Makassar Sulsel yang dikonfirmasi oleh media ini siang tadi mengatakan bahwa laporan LHKPN milik saya sudah kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupai KPK,”Ucapnya lewat cet Whatasapp.
Olehnya itu, Masyarakat Anti Korupsi “MAKAR” bersama Tim akan membuat laporan tembusan ke KPK terkait laporan harta kekayaan Kepala BPJN WIL3 Makassar, Ujar Rudi ketua Investigasi.
