Terungkap, Bongkar 10 Ton Solar Di Sidrap, APH Sidrap Jangan Tutup Mata

Terungkap, Bongkar 10 Ton Solar Di Sidrap, APH Sidrap Jangan Tutup Mata

[t4b-ticker]

Sidrap, Sulsel — Dugaan praktik distribusi solar ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, kian menyeret tanda tanya besar.

Bukan hanya dugaan pembongkaran solar sebanyak 10 ton pada dini hari yang menjadi sorotan, tetapi juga sikap aparat kepolisian yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam merespons informasi tersebut.

Publik kini patut mempertanyakan, apakah aparat benar-benar tidak mengetahui aktivitas tersebut, atau justru ada sesuatu yang belum tersentuh dalam penanganannya?

Aktivitas bongkar muat sekitar 10.000 liter solar yang diduga tidak sesuai ketentuan itu disebut berlangsung sekitar pukul 03.00 WITA, Selasa (10/11/2026), di wilayah Lawawoi, Kabupaten Sidrap.

Informasi yang dihimpun redaksi dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, terdapat dua kendaraan pengangkut yang masing-masing membawa sekitar 5.000 liter solar. Total muatan diperkirakan mencapai 10.000 liter atau 10 ton.

Solar tersebut diduga dibongkar ke tempat penampungan di rumah seseorang berinisial AG. Nama AG disebut sebagai pihak yang mengelola penampungan tersebut.

Namun, persoalan ini tidak berhenti pada dugaan aktivitas bongkar muat. Rantai distribusi yang disebut melibatkan sejumlah pihak justru membuka pertanyaan lebih serius mengenai pengawasan, legalitas pengangkutan, dan kemungkinan adanya jaringan penyaluran yang selama ini luput dari penindakan.

PT Ronal Jaya Energi, RI dan AG Masuk dalam Pusaran Dugaan

Berdasarkan keterangan sumber, solar tersebut diduga berasal dari jalur pengambilan di wilayah Maros dan Pangkep sebelum dibawa ke Sidrap.

Dalam alur yang disampaikan kepada redaksi, PT Ronal Jaya Energi disebut sebagai pihak yang menyerahkan solar kepada seseorang berinisial RI. Selanjutnya, RI diduga menjadi penghubung sebelum solar tersebut diteruskan kepada AG sebagai pihak penampung.

Rangkaian informasi ini perlu diuji secara serius. Jika benar terjadi, aparat penegak hukum semestinya tidak hanya memeriksa kendaraan dan lokasi pembongkaran, tetapi juga menelusuri asal-usul solar, pihak pemasok, penerima, hingga aliran transaksi.

Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga mengendalikan rantai distribusi justru tidak tersentuh.

Dokumen Transaksi Dipersoalkan, Dugaan Tanpa PO Mencuat

Sumber juga mengungkapkan adanya sejumlah dokumen transaksi yang diklaim berkaitan dengan aktivitas pemindahan solar tersebut.

Bahkan, sumber mengaku menyimpan berkas transaksi yang berlangsung sekitar pukul 02.00 hingga 03.00 WITA.

“Dokumen-dokumen transaksi itu masuk ke saya. Sekitar jam 2 sampai jam 3 dini hari ada transaksi. Semua file transaksi itu ada pada saya,” ungkap sumber.

Sumber turut mempertanyakan legalitas transaksi yang disebut tidak dilengkapi purchase order (PO).

“Kalau dokumen resmi itu pakai PO. Ini tidak ada dokumen resmi,” ujarnya.

Keterangan tersebut tentu harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan dokumen, perizinan pengangkutan, asal barang, serta mekanisme transaksi. Sebab, legalitas distribusi BBM tidak bisa hanya dijelaskan melalui pengakuan sepihak.

Media menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal 10 ton solar, melainkan soal integritas penegakan hukum. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki modal dan jaringan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrick Ambarita, Kapolres Sidrap, Polda Sulawesi Selatan, PT Ronal Jaya Energi, serta pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.(**)

Silahkan gunakan hak koreksi atau jawab Anda terkait berita ini Atau hubungi Kontak Redaksi

Space Iklan 2