SPMB tahun ini berbeda dengan sebelumnya, mengingat KPK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan ini menegaskan bahwa penerimaan siswa baru harus berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari praktik suap maupun titipan.

Dengan adanya surat edaran tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Macan Rakyat Indonesia (LBH MRI) siap mengawal dan mengadukan temuan-temuan dari sejumlah keluhan yang masuk dari berbagai lini masyarakat.

Seperti yang sering terjadi setiap tahunnya, proses penerimaan murid baru di tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri kerap menjadi sumber keributan terkait dugaan praktik titipan. Bahkan beberapa media online telah memberitakan adanya sekolah yang belum memenuhi kuota namun diisi oleh oknum tertentu.

Dari informasi yang diterima, beberapa kepala sekolah di tingkat SMP Negeri menyebutkan bahwa kuota sudah penuh dan diisi oleh dinas, meskipun pengecekan melalui aplikasi SPMB 2026 masih belum menunjukkan perubahan apapun.

Menurut Wakil Ketua LBH MRI, Sainuddin Mahmud, dugaan-dugaan tersebut bisa dijadikan acuan pelaporan pengaduan ke KPK jika terdapat laporan secara tertulis.

“Soal dugaan ini bisa dijadikan acuan pelaporan pengaduan ke KPK jika adanya laporan secara tertulis,” ujar Sainuddin Mahmud pada Minggu (5/7/2026).

Dia menegaskan bahwa pada SPMB tahun ini banyak muncul riak-riak terkait dugaan titip-menitip, bahkan sampai dengan keluhan bahwa untuk masuk ke sekolah tertentu harus berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapa saja pihak dinas yang dimaksud dan bagaimana cara masyarakat berkomunikasi dengan mereka.

“Oleh karena itu, dengan informasi dan data dari beberapa sumber hingga aplikasi SPMB 2026 serta hasil screenshoot pengumuman yang muncul, bisa kami bandingkan jumlah murid yang lolos,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua LBH MRI juga menyebutkan bahwa ada beberapa oknum kepala sekolah yang telah menyatakan bahwa kuota kosong akan diakomodasi melalui orang dinas, dan hal ini bisa menjadi sampel pengaduan yang akan diteruskan ke KPK ke depannya.

“Ya, bukti bahwa pengaruh orang atas lebih dominan daripada kepala sekolah yang mengetahui jumlah anak yang akan diterima,” bebernya.

LBH MRI berharap kepada seluruh kepala sekolah, Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Provinsi agar tidak menghalalkan praktik-praktik yang selama ini menjadi kekawatiran masyarakat.

Sebagai informasi tambahan, terdapat beberapa data di aplikasi SPMB 2026 di Kota Makassar yang masih belum mengisi kuota. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses informasi guna mewujudkan tata kelola yang transparan, efektif, dan akuntabel. (**)

Artikel Marak Keluhan SPMB Sulsel, LBH MRI Siap Laporkan Temuan ke KPK pertama kali tampil pada duta karsa.

Menyikapi situasi ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Kifpa bersama sejumlah Organisasi Masyarakat setempat telah turun tangan secara aktif untuk melakukan pengawasan, pendampingan, serta advokasi bagi korban dan keluarganya.

Ketau LSM Kifpa di Maros Abdul Malik menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab bersama melindungi generasi muda dari tindakan yang melanggar hak anak.

“Perundungan bukan sekadar masalah biasa. Ini adalah pelanggaran hak asasi anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan,” ujar Malik tersebut.

Bentuk Upaya yang Dilakukan, Pendampingan hukum dan psikologis bagi korban dan keluarga, Penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah serta masyarakat tentang bahaya perundungan, Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Kepolisian Resor Maros untuk penanganan terpadu, Pemantauan kasus guna memastikan proses hukum berjalan adil dan tidak ada pengulangan kejadian.

Warga masyarakat dan pihak sekolah juga diajak untuk lebih peka dan tidak menutup mata terhadap gejala perundungan. Jika ditemukan kasus serupa, dapat segera melapor ke LSM Kifpa, ormas terpercaya, atau instansi berwenang agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Pihak terkait berharap kerja sama antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat dapat menekan angka kasus perundungan di Maros serta menciptakan lingkungan yang benar-benar melindungi anak-anak.

Artikel Marak Kasus Perundungan Anak di Maros, LSM Kifpa dan Ormas Bergerak Aktif Untuk Perlindungan pertama kali tampil pada duta karsa.

Kepala UPTD SDN 157 Inpres Nahung, Qaimah, S.Sos., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa kelas VI yang telah menyelesaikan pendidikan dasar. Ia berharap para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengukir prestasi.

Momen pelepasan berlangsung penuh haru ketika para siswa menerima ucapan selamat dari guru-guru yang selama ini membimbing mereka. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pihak sekolah dan orang tua siswa.

Salah satu orang tua siswa, Ibu Rostina, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh guru atas dedikasi dan kesabaran dalam mendidik anak-anak selama enam tahun.

“Kami sebagai orang tua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh guru UPTD SDN 157 Inpres Nahung. Berkat bimbingan, kesabaran, dan perhatian yang diberikan, anak-anak kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Jasa para guru akan selalu kami kenang dan menjadi bagian penting dalam perjalanan meraih masa depan anak-anak kami,” ungkapnya.

Acara ditutup dengan pembagian rapor dan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan yang akan selalu diingat oleh para siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Laporan : (syamsir)

Artikel Penuh Haru dan Kebanggaan, UPTD SDN 157 Inpres Nahung Lepas Siswa Kelas VI dan Bagikan Rapor pertama kali tampil pada duta karsa.

Temuan tersehut berawal dari hasil penelusuran L-Kompleks terhadap daftar kelulusan, daftar siswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan data pemenuhan kuota yang diterbitkan setelah proses seleksi berlangsung.

Sekjend L-Kompleks, Ruslan Rahman, menyebut terdapat sedikitnya sembilan calon murid yang sebelumnya dinyatakan lulus namun tidak melakukan daftar ulang, kemudia kursi yang ditinggalkan diisi oleh sembilan peserta lain melalui mekanisme pemenuhan kuota.

Namun, menurut Ruslan pada titik inilah ditemukan kejanggalan yang memunculkan dugaan adanya permainan dalam penetapan hasil seleksi.

“Dari sembilan siswa pengganti itu, terdapat tiga peserta yang memiliki skor sangat tinggi, masing-masing 545,301 – 490,701, dan 488,15, harusnya kan mereka sudah masuk dalam daftar kelulusan awal karena nilainya jauh berada di atas sejumlah peserta yang dinyatakan lulus tapu tidak mendaftar ulang,” kata Ruslan kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).

Ruslan menilai munculnya nama nama dalam daftar pemenuhan kuota justru menimbulkan pertanyaan besar, karna jika mereka memiliki nilai lebih tinggi dari peserta yang dinyatakan lulus pada tahap awal, mengapa ketiganya lebih dulu dinyatakan tidak lulus.

Menurut L-Kompleks, kondisi itu menunjukkan adanya dugaan perubahan atau pergeseran data hasil seleksi yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh penyelenggara SPMB.

“Kami melihat ada keanehan hasil kelilusan yang sulit diterima akal sehat, siswa dengan skor 545,301 misalnya, justru tidak masuk pada pengumuman awal lulus, padahal ada peserta yang dinyatakan lulus dengan skor jauh lebih rendah, setelah ada siswa yang tidak daftar ulang, baru yang bersangkutan dimasukkan sebagai pengganti, pertanyaannya, kenapa tidak lulus sejak awal?” ujar Ruslan.

Bagi L-Kompleks, fakta tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip perangkingan nilai dengan hasil yang diumumkan kepada publik.

“Kalau sistem ini tidak ada kecurangan dan murni berdasarkan skor, maka peserta dengan nilai tertinggi harusnya berada di urutan atas sejak awal. yang kami temukan justru terbalik, ada siswa bernilai tinggi yang tidak lulus, kemudian muncul belakangan setelah ada kursi kosong, Ini yang harus dijelaskan secara rinci oleh Dinas Pendidikan,” tegas Ruslan.

L-Kompleks menduga persoalan ini bukan sekedar kesalahan administratif biasa dan harus dilakukan audit menyeluruh terhadap database hasil seleksi untuk memastikan tidak terjadi perubahan data, penggeseran peringkat atau intervensi dalam proses penetapan kelulusan.

Atas temuan tersebut, L-Kompleks mendesak Gubernur Sulawesi Selatan membentuk tim independen untuk memeriksa seluruh proses penerimaan siswa di SMA Negeri 17 Makassar serta meminta Dinas Pendidikan Sulsel membuka seluruh data perangkingan peserta secara transparan.

Menurut Ruslan, publik berhak mengetahui bagaimana siswa dengan skor 545,301, 490,701, dan 488,151 dapat dinyatakan tidak lulus pada tahap awal, sementara peserta dengan nilai yang lebih rendah justru lebih dahulu memperoleh status diterima.

“Kami melihat ada indikasi kuat yang mengarah pada dugaan manipulasi data kelulusan karena itu kami akan membawa temuan ini ke Ombudsman, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas lainnya agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh,” katanya.

L-Kompleks menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga seluruh proses penerimaan siswa baru dapat dibuka secara transparan dan memberikan kepastian bahwa hak peserta didik tidak dirugikan akibat dugaan penyimpangan dalam sistem seleksi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang, SH terkait temuan tersebut meminta dengan tegas mencopot PLT Kepala SMAN 17 Makassar. Pihaknya menduga Kepsek melakukan pergantian secara sepihak dan bukan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Ketua Panitia SPMB Sulsel atau Kepala Dinas.

“Kami melihat prilaku Kepsek diduga Offside dan parahnya kalau pemenuhan kuota tersebut adalah settingan,” terangnya.

Hal tersebut membuat pihaknya sementara mengumpulkan para orang tua dan siswa yang dirugikan untuk menolak nama-nama yang dianggap tidak jelas tersebut.

“Kami sementara menerima pengaduan dan bersiap melakukan upaya hukum terkait tindak pidana pemalsuan,” tegasnya.

Pihaknya juga sementara menyiapkan aksi unjuk rasa bersama masyarakat jika nama-nama tersebut tidak dibatalkan.

“Kami menduga ada kongkalikong antara PLt Kepsek dan Panitia SPMB di Sekolah,” pungkasnya.(*)

Artikel SMAN 17 Diduga Terima Murid Siluman, LSM PERAK Desak Copot PLT Kepsek SMAN 17 pertama kali tampil pada duta karsa.

Keresahan publik bermula sejak jadwal pengumuman hasil seleksi jalur Prestasi Akademik yang seharusnya disampaikan pada 5 Juni 2026, namun ditunda tanpa penjelasan memadai hingga hari ini, Senin (8/6), tepat tiga hari dari jadwal yang ditetapkan.

Keanehan semakin terkuak setelah hasil resmi diumumkan. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian terjadi di SMK Negeri 4 Makassar. Ditemukan fakta mencengangkan di mana sejumlah calon siswa yang mendaftar dan memenuhi syarat untuk jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, Pemasaran, serta Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, justru dinyatakan lolos diterima di jurusan yang tidak pernah mereka pilih dan tidak tercantum dalam sistem aplikasi resmi.

Tentu saja hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: “Ada apa sebenarnya di balik proses seleksi ini? Apakah terjadi rekayasa data yang disengaja?”

Situasi semakin diperparah dengan sikap para pemangku kepentingan yang dinilai tertutup dan enggan memberikan klarifikasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Iqbal Nadjamuddin, S.E., berulang kali dikonfirmasi oleh awak media namun tidak memberikan tanggapan apa pun, baik secara langsung maupun melalui pesan singkat. Hal yang sama juga dilakukan pimpinan SMK Negeri 4 Makassar yang justru bersikap acuh saat diminta keterangan.

Sikap bungkam ini mengingatkan kembali pada pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya, di mana berbagai elemen masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga telah mengkritik lemahnya akses informasi dan pelayanan yang tidak memuaskan saat publik meminta penjelasan.

Merespons dugaan ketidakwajaran yang kian menguat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Macan Rakyat Indonesia (MRI) angkat bicara dan mendesak aparat penegak hukum bertindak.

“Kami sangat berharap KPK dan Kejaksaan dapat segera turun tangan memeriksa proses ini secara menyeluruh. Kami mendukung langkah penindakan sesuai isi surat edaran tersebut agar oknum yang berbuat tidak adil dapat diproses sesuai hukum,” tegas Sainuddin Mahmud, Wakil Ketua LBH MRI.

Pihaknya juga mengaku akan segera meminta keterangan resmi dari pihak sekolah terkait kejanggalan hasil seleksi tersebut. “Apabila terbukti ada manipulasi dan pelanggaran, kami siap melaporkan oknum yang terlibat ke pihak berwajib,” tambahnya dengan tegas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak sekolah terkait kejanggalan jadwal dan hasil seleksi yang terjadi. Masyarakat pun menanti kejelasan apakah proses penerimaan murid baru tahun ini benar-benar bersih atau justru menyimpan potensi pelanggaran hukum yang merugikan keadilan pendidikan.(**).

Artikel Kasus Aneh SPMB Sulsel 2026: Hasil Berubah, Siswa Lolos di Jurusan Tak Dipilih, Pejabat Justru Bungkam pertama kali tampil pada duta karsa.

Menurut Ilham, Gebyar Seni ini merupakan agenda tahunan yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Seluruh pembiayaan inti dari kegiatan tersebut bersumber resmi dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Pihak sekolah memastikan telah menaati petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOSP secara ketat, di mana anggaran yang dikeluarkan sangat proporsional dan sesuai dengan peruntukan judul kegiatan. Oleh karena itu, regulasi menetapkan bahwa acara gebyar seni dan budaya ini tidak perlu menghadirkan hingga ribuan peserta, sehingga jumlah undangan yang disebar pun menjadi terbatas.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian akademis dan non-akademis, pihak sekolah secara khusus mengundang para orang tua dari siswa-siswi yang berprestasi. Kehadiran orang tua ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi bagi siswa lain, terutama adik-adik kelas, agar terpacu untuk menorehkan prestasi serupa di masa mendatang. Sementara itu, bagi orang tua siswa lain yang belum sempat diundang karena keterbatasan tempat, pihak sekolah menyediakan fasilitas live streaming sepanjang acara berlangsung guna memanfaatkan perkembangan di era digital saat ini.

Menanggapi isu yang beredar mengenai dugaan adanya pungutan liar, Ilham menegaskan bahwa pihak manajemen sekolah sama sekali tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Berdasarkan penelusuran dan penjelasan dari panitia angkatan, dana yang dimaksud kemungkinan besar merupakan patungan internal yang telah disepakati bersama dalam beberapa kali rapat yang digelar oleh perwakilan angkatan siswa sendiri. Pihak panitia juga menekankan bahwa iuran tersebut sifatnya sukarela, tidak memaksa, dan bukan merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh siswa.

Lebih lanjut, dana inisiatif yang dikumpulkan oleh organisasi siswa tersebut dialokasikan untuk membiayai serangkaian kegiatan mandiri yang mereka rancang sendiri. Beberapa agenda yang masuk dalam rencana kerja panitia angkatan 2026 tersebut antara lain adalah pelaksanaan last ceremony (upacara terakhir), kegiatan bazar, hingga menggelar zikir akbar bersama. Pihak sekolah mengonfirmasi bahwa seluruh kegiatan eksternal tersebut murni merupakan aspirasi dan dikelola langsung oleh kreativitas para siswa.

Pelaksanaan agenda tahunan ini juga mendapat respons positif dan legitimasi dari otoritas pendidikan terkait. Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah yang membawahi Kabupaten Jeneponto dan Takalar membenarkan bahwa kegiatan Gebyar Seni tersebut memang merupakan kalender kegiatan tahunan yang lumrah dilaksanakan. Senada dengan hal tersebut, Drs H. Muh Ali, M,Pd, Pemerhati Pendidikan Kabupaten Takalar juga menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan jalannya kegiatan tersebut, mengingat esensinya sebagai wadah kreativitas tahunan siswa yang positif.

Laporan : Redaksi

Artikel Kepsek SMAN 3 Takalar Terkait Gebyar Seni dan Isu Pungutan Acara Kelulusan, Begini Penjelasan Kepsek pertama kali tampil pada duta karsa.

Hadir dalam acara tersebut Wakapolres Gresik Kompol Shabda Purusha, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Gresik Ny. Lydia Shabda, jajaran pengurus Bhayangkari Cabang Gresik, dewan guru, serta para siswa SLB Kemala Bhayangkari 2.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Sekolah Kemala Bhayangkari serta doa bersama yang dipanjatkan demi masa depan anak-anak berkebutuhan khusus.

Dalam sambutannya, Ketua Bhayangkari Cabang Gresik Ny. Yanggi Ramadhan menyampaikan rasa haru sekaligus penghormatan kepada para pendidik yang selama ini dengan sabar dan penuh kasih membimbing anak-anak berkebutuhan khusus.

“Menjadi guru di sini adalah tugas yang sangat mulia. Mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, ketelatenan, kreativitas, dan kasih sayang yang luar biasa. Dedikasi Bapak dan Ibu bukan sekadar mengajar, tetapi membentuk karakter, membangun kepercayaan diri, serta membuka jalan masa depan mereka,” ungkap Ny. Yanggi.

Ia juga memberikan ucapan selamat kepada para siswa yang berhasil meraih prestasi di tingkat regional hingga provinsi.

Menurutnya, keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi dan membanggakan keluarga maupun sekolah.

Pada kesempatan tersebut, Ny. Yanggi turut menyampaikan amanah dari Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur berupa penyerahan hadiah kepada siswa berprestasi pada lomba keagamaan serta penghargaan bagi para pengurus yang telah lama mengabdikan diri.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian yang ditorehkan para siswa dan guru SLB Kemala Bhayangkari 2.

Menurutnya, prestasi yang diraih merupakan bukti bahwa semangat, kerja keras, dan dukungan lingkungan mampu melahirkan keberhasilan tanpa mengenal batas.

“Kami bangga melihat semangat luar biasa dari anak-anak hebat ini serta ketulusan para guru dalam mendampingi mereka. Semoga prestasi yang diraih menjadi motivasi untuk terus berkembang, percaya diri, dan meraih cita-cita setinggi mungkin,” ujar AKBP Ramadhan Nasution.

Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan piagam, piala, serta penghargaan secara langsung oleh Kapolres Gresik bersama Ketua Bhayangkari kepada puluhan siswa dan guru yang berhasil mengharumkan nama sekolah.

SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik tercatat menorehkan berbagai prestasi membanggakan, di antaranya Juara 1 FLS3N tingkat SMPLB/SMALB melalui Ahmad Naufal Murtadlo pada cabang pencak silat, Hana Aish Sakma pada lomba mewarnai SDLB, Fatinatus Salimah pada lomba menyanyi solo, Amelia Tri Febriyanti pada lomba melukis, serta Muhammad Wildan Syahrul Azzam pada lomba fotografi. Selain itu, M. Ilham Maula Dzikra berhasil meraih Juara 2 lomba desain.

Prestasi lain juga lahir dari bidang literasi dan kreativitas digital. Sya’adah Rizkiyah Nandani meraih Juara 1 lomba menulis surat untuk Ibu Gubernur dalam rangka Hardiknas, sementara Khansa Nayla Rahmadani meraih Juara 3.

Pada lomba desain poster digital Hari Kartini, Amelia Tri Febriyanti kembali meraih Juara 1, disusul Asila Majid Arinda sebagai Juara 2 dan Maulana Dzulfikri Putra sebagai Juara 3.

Di bidang keagamaan, Calysta Adeeva Khairani Widodo berhasil meraih Juara Harapan 1 lomba hafalan surat pendek dan Java Saka Abdullah meraih Juara Harapan 1 lomba azan yang diselenggarakan Yayasan Kemala Bhayangkari Jawa Timur.

Tak kalah membanggakan, tim siswa SLB Kemala Bhayangkari 2 juga sukses meraih Juara 1 lomba film pendek FLS3N melalui kolaborasi Ahmad Baihaqi Al Abrori, Evelyn Azaria Sani, Sya’adah Rizkiyah Nandani, Aisyah Nuha Zahira, Asila Majid Arinda, Keisya Dela Amanda Putri, Keyla Queensyah F., Muhammad Afgan Dafa R., Rukayatur Rohmah, dan Muhammad Chiko Alfath.

Prestasi juga diraih para guru dan pengurus sekolah.

Tim guru yang terdiri dari Diyas Winarni, Ririn Kusumawati, dan Veni Rokmawati, berhasil menjadi Juara 1 lomba cerita bergambar tingkat Bhayangkari Cabang Gresik.

Sementara tim film pendek Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik yang dipimpin Nor Afni Aufa Risfi, bersama rekan-rekan turut meraih Juara 1.

Penghargaan pengabdian Bhayangkari juga diberikan kepada Lastri Marjono, Dewi Wahyu, dan Ulifah Mashuri.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama yang memperlihatkan wajah ceria para siswa, guru, serta jajaran Polres Gresik dan Bhayangkari. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung aman, tertib, dan sarat makna sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan inklusif di Kabupaten Gresik.(**)

Artikel Wujud Kepedulian, Kapolres Gresik dan Ketua Bhayangkari Beri Apresiasi Guru serta Siswa Berprestasi SLB Kemala Bhayangkari 2 pertama kali tampil pada duta karsa.

Abdul Malik menegaskan, temuan tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu tidak berjalan sesuai mekanisme yang seharusnya. Menurutnya, hal ini bukan sekadar kekurangan administrasi biasa, melainkan indikasi pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan uang rakyat.

Proyek buku SD/SMP dari dinas pendidikan Maros jadi temuan BPK RI. sejumlah oknum kepala sekolah ramai ramai kembalikan fee’buku setelah adanya temuan, diduga sikap PLH. dinas termasuk oknum Kabid, mengambil keputusan yang sangat mengejutkan publik. sehingga salah satu warga yang enggan di sebut namanya membenarkan ini tidak bisa di biarkan apa lagi masalah pengadaan buku untuk anak bangsa juga di sunat, sehingga dana temuan dari BPK RI keseluruhan di setor di dinas pendidikan atas perintah oknum PLH.

“untuk menutupi temuan, ini tidak bisa di biarkan harus di usut tuntas mengapa oknum berani melakukan hal yang sangat mengecewakan,” ucap malik.

Lanjut Malik menyatakan, PLH disdik adalah kepala inspektorat
Seharusnya beliau paham proses pengembalian temuan kerugian negara. Kenapa malah ini disuruh kumpul dikantor diknas, dan diberi pengarahan baru disuruh setor tunai di staf diknas. Yang mana dana tersebut jumlahnya ratusan juta dan di nginapkan dikantor. Rawan terjadi kriminalitas,”jelasnya.

“Kami minta kasus ini dibongkar sampai tuntas. Jangan hanya diperbaiki berkasnya saja, tapi siapa saja yang terlibat, berapa nilai yang hilang, dan ke mana perginya uang itu harus jelas. Pelakunya wajib bertanggung jawab secara pidana maupun perdata,” ujar Tatang pada Selasa (19/5/2026).

Pihaknya juga menegaskan akan terus mengawasi langkah yang diambil pemerintah daerah. Apabila tidak ada tindakan hukum yang nyata, LSM KIPFA berjanji akan membawa permasalahan ini langsung ke meja hijau dan meminta perhitungan kerugian negara secara resmi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Maros terkait isu yang mengemuka ini.

Laporan : (Syamsir Anca)

Artikel Ketua LSM Kipfa Maros,Tantang APH Usut Tuntas Fee’Pengadaan Buku diduga Menyalahi Mekanisme Sesuai Temuan BPK RI pertama kali tampil pada duta karsa.

Kuasa hukum Jumadi Mansyur menyampaikan bahwa setelah menelaah secara mendalam hasil putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pihaknya menemukan sejumlah poin yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses persidangan.

“Kami telah menyusun laporan resmi yang akan disampaikan langsung ke Divisi Propam Mabes Polri dan terkait unsur di Mabes Polri. Dugaan kejangalan yang kami temukan tidak hanya pada hasil putusan, tetapi juga pada proses jalannya sidang yang terkesan dipaksakan,” ujar Jumadi.

Sebelumnya, tim pembela telah menegaskan bahwa tuduhan utama terhadap AE yakni menerima suap dari bandar narkoba tidak memiliki dasar bukti yang kuat – tidak ada saksi mata, bukti transfer uang, maupun dokumen pendukung lainnya. Tuduhan tambahan terkait pelepasannya tersangka dan penghilangan bukti juga dinilai tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

“Kami meminta agar Mabes Polri melakukan penyelidikan mendalam terkait proses sidang ini. Setiap anggota Polri berhak mendapatkan proses hukum yang adil, dan kami yakin kasus ini membutuhkan tinjauan ulang yang objektiv,” tambahnya.

Tim hukum juga menyatakan akan mengajak berbagai elemen terkait, termasuk Komisi III DPR RI, untuk mengawasi proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Mabes Polri guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan benar.

Artikel Sidang Etik Arifan Efendi Ada Keganjalan, LBH MRI Adukan Resmi Ke Mabes Polri pertama kali tampil pada duta karsa.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi fisik sekolah tampak memprihatinkan. Dinding bangunan terlihat mengalami kerusakan serius dengan bagian plester yang mengelupas hingga memperlihatkan susunan bata merah. Selain itu, lantai koridor dipenuhi kotoran dan dedaunan, menandakan minimnya perawatan rutin.

Tidak hanya itu, beberapa fasilitas penunjang seperti tembok bagian bawah yang terkikis dan lingkungan sekitar yang kurang tertata menunjukkan bahwa sekolah ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan proses belajar mengajar bagi para siswa.

Ketua Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia, Idam dalam keterangannya menegaskan bahwa kondisi tersebut dinilai bentuk kelalaian yang tidak bisa dibiarkan.

“Sekolah adalah tempat mencetak generasi masa depan. Jika fasilitasnya tidak layak, maka bagaimana kualitas pendidikan bisa maksimal?” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendesak Bupati Pangkajene dan Kepulauan serta Komisi DPRD Pangkajene dan Kepulauan yang membidangi Dinas Pendidikan agar segera melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Pangkep beserta Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD).

“Jika dalam evaluasi tersebut terdapat potensi dugaan penyalahgunaan anggaran dan/atau dugaan penyalahgunaan wewenang, maka kami mendesak Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pangkep cq. Kasi Pidsus Pangkep, untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Mereka menilai, ketimpangan pembangunan pendidikan di wilayah kepulauan seperti Liukang Tupabbiring, keliru bila terus dibiarkan tanpa solusi nyata.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan pendidikan, khususnya di daerah terpencil, masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Sampai berita ini terbit belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. (*)

Artikel Miris!, Kondisi UPT SD Negeri 34 Bontosua Pangkep Disorot DPP KAMI pertama kali tampil pada duta karsa.