GOWA,Sulsel – Dugaan praktik mafia anggaran kembali mencemari tata kelola keuangan di Kabupaten Gowa. Kali ini, tudingan serius mengarah pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Gowa.
Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Gowa secara terang-terangan mengeluhkan adanya praktik “pungli terselubung” yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat berinisial K. dan R Modus operandinya klasik namun mematikan, memotong hak murni desa.
Berdasarkan penelusuran dan pengaduan yang diterima, dugaan setoran liar ini terjadi pada periode pencairan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) mulai Akhir 2025 hingga Awal dan pertengahan tahun 2026. Dana yang seharusnya menjadi otonomi penuh dan hak mutlak desa untuk pembangunan, diduga dipaksa “berbagi” dengan oknum internal Bapenda.
Modus “Jatah Preman” 5-10 Persen
Informasi yang dihimpun menyebutkan, oknum K dan R diduga meminta “fee” atau setoran sukarela namun wajib, berkisar antara 5% hingga 10% dari total nilai BHP yang cair.
“Ini bukan lagi minta tolong, ini pemerasan berkedok administrasi. Padahal BHP itu hak desa, hasil keringat rakyat desa yang menyetor pajak. Kok oknum Bapenda yang minta jatah? Ini sama saja mencuri hak rakyat,” ujar salah satu Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya karena takut di-blacklist pencairan anggaran berikutnya, Kamis (12/11).
Praktik ini dinilai janggal dan melanggar aturan. Secara regulasi, Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) yang disalurkan dari Kabupaten ke Desa adalah hak desa yang tidak boleh dikurangi oleh pihak manapun kecuali potongan pajak resmi negara.
Adanya permintaan setoran tunai atau transfer ke rekening pribadi/oknum tertentu indikasinya kuat mengarah pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pungutan Liar (Pungli).
Desa Terpaksa Tunduk?
Dugaan ini memunculkan pertanyaan besar : Apakah Bapenda Gowa sedang “sakit”? Alih-alih menjadi fasilitator yang mempercepat pencairan hak desa, oknum K M & R justru diduga menjadi penghambat jika “jatah” tidak dipenuhi.
Ketidakberdayaan para Kades menjadi celah bagi oknum ini untuk bermain. Dengan posisi sebagai “gatekeeper” pencairan dana, inisial K. M & R diduga memanfaatkan momentum akhir tahun 2025 dan awal 2026 saat desa sangat membutuhkan dana untuk penyelesaian fisik dan pelaporan untuk menagih “setoran.
Desak Aparat Penegak Hukum Turun Gunung
Menanggapi dugaan keras ini, elemen masyarakat dan pengamat anggaran mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa serta Polresta Gowa untuk tidak tinggal diam.
“Jangan biarkan Bapenda Gowa dijadikan lahan basah oleh oknum. Jika benar inisial K. M & R melakukan ini, mereka harus dijerat UU Tipikor. Ini pengkhianatan terhadap amanat UU Desa,” tegas salah satu aktivis pemantau anggaran setempat.
Publik menunggu kejelasan:
1. Apakah benar ada instruksi lisan maupun tertulis dari K & M terkait potongan 5-10%?
2. Ke mana aliran dana “setoran” tersebut bermuara?
3. Bagaimana Pemkab Gowa menjamin pencairan BHP periode selanjutnya (Akhir 2026) bersih dari mafia?
Hingga berita ini diturunkan, oknum berinisial K. M & R belum memberikan klarifikasi publik. Namun, bola panas kini berada di tangan penegak hukum.
Akankah Gowa membiarkan “tikus-tikus” kantor terus menggerogoti hak desa?
Redaksi menantang Bapenda Gowa untuk membuka data realisasi BHP periode tersebut dan membuktikan kebersihan tangan oknum di dalamnya.(**)