Makassar, Sulsel — Dugaan aktivitas Penyalagunaan dan penjarahan Solar subsidi di SPBU nomor 74.902.29 di Jl. Abdul Kadir, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kini jadi sorotan.
Pantauan media dilapangan, terlihat truk tambang yang dilengkapi tangki siluman (modifikasi) tanpa plat nomor polisi (nopol) bebas melakukan pengisian Biosolar subsidi, muncul dugaan kuat adanya kongkalikong antar‑oknum operator di lokasi SPBU dengan para pelangsir.
Dugaan makin menguat lantaran kendaraan tangki siluman tersebut seharusnya dicek kesesuaian nomor polisi, STNK serta QR Code MyPertamina sebelum dilayani pengisian solar subsidi. Namun kendaraan itu terlihat leluasa mengambil BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan kepada kendaraan yang benar‑benar berhak menerima kuota solar.
Dugaan Pasal & Aturan yang Dilanggar
1. Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 jo UU No 6 Tahun 2023 (Migas) → Penyalahgunaan pengangkutan/niaga BBM bersubsidi, ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda hingga Rp60 Miliar, berlaku juga apabila terbukti ada peran oknum SPBU yang bekerja sama (kongkalikong) dengan pelangsir
2. Perpres No 191 Tahun 2014 Ketentuan Subsidi Tepat MyPertamina Wajib cocokkan QR Code dengan nomor polisi kendaraan, dilarang melayani kendaraan yang terindikasi tangki modifikasi siluman tanpa verifikasi dokumen lengkap.
3. Pasal 340 KUHP (Pidana Bersama‑sama Melakukan Kejahatan) Apabila penyelidikan APH membuktikan ada kerja sama berencana (kongkalikong) oknum operator/kelola SPBU bersama pelangsir
Tim Media mendesak Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel, Mabes Polri segera lakukan penyelidikan mendalam, amankan rekaman CCTV, periksa manajemen SPBU, operator, dan para pelangsir yang kerap bertransaksi di lokasi
BPH Migas lakukan audit menyeluruh, cocokkan data penjualan dengan kuota yang diterima SPBU tersebut
Pertamina Patra Niaga lakukan evaluasi ketat terhadap pengawasan internal dan pengelolaan SPBU bersangkutan.
Tetapkan sebagai tersangka jika terbukti ada persekongkolan, dan cabut izin operasional SPBU jika terbukti melanggar aturan
“Ini bukan kerugian kecil. Rakyat kesulitan mendapatkan solar subsidi sementara di tempat lain dikuras habis untuk dijual kembali. Harus ada tindakan tegas, jangan dibiarkan terus terjadi,” ucap Tim media
“Kami minta semua pihak bertindak cepat, jangan biarkan masyarakat antre panjang sementara para pelangsir dibantu oknum yang diduga ada kongkalikong bebas menjarah solar subsidi,” tegas pernyataan tim media.
Sampai berita ini diterbitkan, Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada management SPBU dan pihak pihak terkait sesuai dengan ketentuang UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers.