Maros, Sulsel – Masih banyaknya warga yang menempati rumah tidak layak huni di kelurahan alliritengae, kecamatan Turikale kabupaten Maros, menjadi bukti nyata belum tuntasnya permasalahan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Menanggapi hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kipfa RI Maros secara khusus menantang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros untuk segera mengambil langkah konkret dan memprioritaskan penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem yang masih membelenggu masyarakat.
LSM Kipfa RI Maros menilai, keberadaan rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan, mulai dari struktur bangunan yang rapuh, atap bocor, dinding tidak kokoh, hingga minimnya akses air bersih dan sanitasi sangat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan, penyusunan kebijakan, dan penganggaran yang dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat belum berjalan secara optimal demi menjangkau warga yang paling membutuhkan.
“Selaku perwakilan rakyat seharusnya dapat meliat dari sisi kemanusiannya apa lagi jarak rumah jabatan ketua DPRD Maros bisa di katakan bertetangga dengan warga yang rumahnya kurang layak. yang ada di wilayah kelurahan alliritengae, kecamatan turikale,” ucapnya
Adapun warga sekitar yang enggan di sebut namanya menyatakan, betul rujab ketua DPRD Maros dekat sekali pak, apa munkin bukan dapilnya sehingga oknum ketua DPRD Maros seolah olah tidak mau pusing, wakilnya tidur di kasur empuk rakyatnya tidur beralas karpet kusuk.
dari kejadian ini kita harus betul betul menjadi wakil rakyat bukan wakil orang tertentu, Sehingga menjadi tugas utama para wakil rakyat yang ada di DPRD Maros. memperhatikan rakyatnya buka saat butuh suara datang mencari suara.
“Kejadian ini jabatan adalah amanah dan harus di pertanggung jawabkan di hadapan Allah, sehingga meliat rakyat masih butuh ulurang tangan di sinilah kita harus terlibat langsung apa kebutuhan demi kemajuan Maros,” tegas warga.
LSM Kipfa Maros meminta Ketua DPRD Maros untuk Segera melakukan kunjungan kerja dan pemetaan langsung ke lokasi-lokasi pemukiman warga yang masih tergolong rumah tidak layak huni dan berstatus kemiskinan ekstrem, Memastikan anggaran dan program penanganan kemiskinan serta perbaikan rumah tidak layak huni tepat sasaran, tidak hanya bersifat seremonial.
Mengoptimalkan fungsi pengawasan agar program pemerintah daerah berjalan efektif dan menjangkau seluruh warga yang membutuhkan, Menyusun langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan guna menekan hingga menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Maros dalam waktu yang ditentukan.
“Memberikan penjelasan publik mengenai kendala yang dihadapi serta langkah nyata yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan ini.” Paparnya.
Sampai berita ini diturungkan belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait, Redaksi membuka ruang hak jawab untuk perimbangan berita.
