Malawwa Sulawesi Selatan, DUTAKARSA.COM — Program Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 tengah diperdebatkan publik karena dugaan pelanggaran kontrak dan pelaksanaan proyek yang tidak memenuhi standar Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Kerja (K3). Beberapa laporan menyatakan, anggaran Rp 14 Milyar yang dialokasikan untuk infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan berpotensi meleset dari perjanjian awal kontraktor, sementara sektor tidak di prioritas dan tidak melakukan
Penerapan protokol K3, Bertempat di Desa Warunawuru, Dusun Wanuaru, Kecamatan Mallawa.
Masalah utama lainnya adalah ketiadaan regulasi K3 yang ketat. Dalam proyek infrastruktur, misalnya, pelaku sering kali mengurangi biaya dengan memotong angka pengadaan alat pelindung diri (APD) atau pelatihan untuk pekerja. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas dan menyebabkan kecelakaan kerja.
“Ketidakhadiran K3 mencerminkan kurangnya komitmen dalam pengerjaan proyek APBN terhadap hak pekerja,” ujar Abdul Malik Pengurus LSM Kipfa RI Maros Ia menyoroti proyek APBN 2025 tercatat memiliki laporan kecelakaan serius terkait pelanggaran K3.
Setiap kecelakaan kerja di proyek APBN adalah tragedi. Negara tidak boleh membahayakan nyawa demi angka laporan keuangan.
“Warga Keluhkan bahwa proyek tersebut tidak memakai k3, yang terlibat dilapangan baik dari pengaturan jalan dan kendaraan proyek. apa lagi saat musim hujan sisa sisa matrial dari hasil pengangkutan dan tidak di lakukan pembersihan jalan, sehingga mengakibatkan kecelakaan bagi penguna jalan dan baru baru ini terjadi kecelakaan kerja yaitu alat eskapator yang menimpa salah satu warga. sehingga Wajib pihak peruhasan memberikan hak bagi warga sehingga pihak yang berhak bertanggung jawab,”ucapnya.
“Akibat pelanggaran K3. Kami meminta transparansi penuh dan audit independen untuk memastikan setiap dana publik digunakan untuk keselamatan, bukan sekadar ambisi pembangunan,” kata Abdul Malik
Masa depan APBN 2025 bergantung pada seberapa jauh pelaksana proyek yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban sosial”Pembangunan tidak hanya tentang angka, tetapi juga manusia di balik proyek itu.” Tegas Abdul Malik
“Bahkan untuk pemakaian bahan bakar di duga memakai bahan bakar subsidi. untuk pemakaian alat berat di proyek tersebut dan tidak menutup kemungkinan di duga tidak memakai minyak solar non subsidi.”tutur Abdul Malik.
Tanpa tindakan tegas, ancaman masyarakat terhadap pemborosan dan risiko keselamatan hanya akan semakin menghambat kredibilitas proyek.
