MAKASSAR, Sulsel – Proyek rehabilitasi jalan yang baru saja dikerjakan di jl. Kohilwan III Kelurahan. Tamalanrea, Kecamatan. Tamalanrea. Kota Makassar, Sulawesi Selatan. kini menuai kritik tajam dari warga. Pasalnya, jalan yang baru diresmikan dan diserahkan untuk dilalui belum genap dua minggu, namun sudah terlihat retak-retak dan rusak di beberapa titik.
Gambar papan proyek dan jalan aspal retak
Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan Rehabilitas Jalan paket 4 dengan Anggaran sebesar Rp 673.838.969,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) tersebut, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, dengan Penyedia CV.
Citra Lestari Mandiri dan Konsultan Pengawas CV. Maradda Sejahterah dan waktu pengerjaan 90 hari kalender.
Warga setempat mempertanyakan kualitas pengerjaan serta spesifikasi bahan yang digunakan dalam proyek tersebut. Mereka khawatir jika dibiarkan, kerusakan akan semakin parah dalam waktu singkat dan merugikan pengguna jalan, sekaligus membuang-buang anggaran yang berasal dari uang rakyat.
“Belum dua minggu dilewati, aspalnya sudah retak-retak dan bergelombang. Kami sangat sayang jika anggaran yang dikeluarkan besar namun hasilnya tidak awet,” ujar salah satu warga enggang disebut namanya. Selasa 04/08/2026.
Merespons hal tersebut, Media
meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait untuk segera menelusuri penyebab kerusakan tersebut. Mulai dari kelayakan bahan, pengawasan saat pengerjaan, hingga tanggung jawab kontraktor pelaksana pekerjaan.
Masyarakat juga menuntut agar jika masih dalam masa garansi, kerusakan segera diperbaiki ulang tanpa membebani anggaran negara kembali. Selain itu, diminta agar aparat penegak hukum turut mengawasi jika ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Kabid PU Kota Makassar Amin Saat di konfirmasi media via chat whatsapp belum memberikan keterangan resmi terkait proyek rehabilitas jalan di jalan kohilwan lll.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas PU maupun kontraktor pelaksana terkait kerusakan jalan tersebut.
Poin yang disorot, Waktu pengerjaan yang sangat singkat namun sudah rusak, Pertanyaan soal kualitas bahan dan pengawasan, Tanggung jawab garansi kontraktor, Kerugian keuangan negara jika ada kelalaian.
