Dalam kunjungan tersebut, Kapolresta Gowa bertemu langsung dengan Pangdivif 3 Kostrad Mayjen TNI Wulang Nur Yudhanto. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ajang memperkenalkan Kapolresta Gowa bersama jajaran PJU kepada pimpinan dan jajaran Divif 3 Kostrad.

Turut hadir Kasdivif 3 Kostrad Brigjen TNI Fadli Mulyono, S.I.P., M.Sos., Kolonel Inf Winas Kurniawan, S.I.P., M.Tr. (Han), serta Letkol Cpm Vektor Sun Sema, S.H.

Kapolresta Gowa menegaskan bahwa silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Polresta Gowa dengan Divif 3 Kostrad.

“Polresta Gowa siap bersinergi dan memberikan dukungan kepada Divisi Infanteri 3 Kostrad dalam pelaksanaan tugas. Sinergitas TNI-Polri menjadi kekuatan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Gowa,” kata Kombes Pol. Muh. Yusuf Usman.

Ia berharap hubungan yang telah terjalin baik antara TNI dan Polri dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi dan koordinasi yang solid.

“Dengan kebersamaan dan sinergitas yang kuat, berbagai tantangan dalam menjaga keamanan wilayah dapat kita hadapi bersama demi memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan silaturahmi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkokoh soliditas TNI-Polri, khususnya antara Polresta Gowa dan Divif 3 Kostrad, dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung terciptanya situasi Kabupaten Gowa yang aman, tertib dan kondusif.

Sumber : Humas Polresta Gowa

Artikel Perkuat Soliditas TNI-Polri, Kapolresta Gowa Silaturahmi ke Divif 3 Kostrad pertama kali tampil pada duta karsa.

Dalam rapat RDP, Aliansi Masyarakat Ballo Sombala Bella dalam tuntutan nya antara Lain.

1.Meminta DLHP Untuk memeriksa Pencemaran Udara/Bau(Volusi Udara) , pencemaran air bersih, Dan Pembuangan Limbah Yang sudah Meresakan warga sekitar lokasi kandang ayam Tersebut.

2.Meminta Dinas Peternakan Untuk Memeriksa Izin kepatuhan jarak kandang Dan Mencopot Segera Izin Kandang Tersebut.

3.Meminta Satpol PP Untuk Menertibkan Kandang Ayam tersebut.

4.Meminta PTSP Untuk Segera Mencabut IZIN Kandang Ayam petelur Tersebut.

5.Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Dalam Hal ini Bupati Takalar Untuk menghentikan segera Jalannya operasional kandang Ayam Tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Takalar, Kadis Pertanian Dan Peternakan Mengatakan Bahwa Selama berdirinya kandang ayam tersebut tidak pernah melapor kepada kami sehingga baik Pendampingan dan Pengawasan kepada kandang tersebut tidak kami lakukan.

Hj. Fatmawati.M, S’STP., M.Adm.Pemb (kadis PTSP) Menjawab Bahwa penerbitan NIB atau Nomor Induk Berusaha itu tidak mesti lewat prosedur pengambilan rekomendasi dari Dinas yg terkait, karena seseorang bisa mendaftarkan langsung usahanya pada aplikasi OSS.
Sama Halnya Rekomendasi dari dinas DLHP Baik Itu SPPL,UKL Maupun UPL yang kini belum di terbitkan oleh Dinas DLHP. Padahal Kandang Ayam tersebut Sudah berdiri sejak thn 2021.

Muh Yusuf Selaku perwakilan Dari aliansi Masyarakat Ballo Sombalabella Mengatakan Bahwa Betul kita tidak bisa melarang seseorang untuk membangun usaha akan tetapi didalam berwarga negara yang baik maka tentu kita harus taat akan aturan.

Dalam kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa baik Rekomendasi² proses administratif jalannya operasional kandang ayam tersebut belum terpenuhi dan mengakibatkan banyaknya warga yg terdampak,Maka Kami Mendesak pemerintah untuk segera memberhentikan kandang ayam tersebut.

Artikel Amdal Kandang Ayam Tak Teratasi, Warga Ballo Sombalabella Menuntut Pemberhentian Kandang Ayam pertama kali tampil pada duta karsa.

Pantauan Dilapangan, Ditemukan 3 alat berat kuat diduga milik Dg. Sore dan deru alat berat serta truk pengangkut material tampak terus beroperasi mengeruk bukit di tambang Dg. Situ serta Pemilik tambang Pompa tersebut, Aktivitas ini sangat merusak lingkungan dan memicu kekhawatiran warga.

Koalisi Forum Merah Putih Indonesia menyuarakan kecaman keras atas kelanggengan operasional tambang tersebut yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas, namun tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Belum ada penindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait, padahal dugaan pelanggaran sudah terlihat jelas.

“Tambang diduga milik Dg. Situ dan Dg. Sore serta pemilik tambang pompa ini seakan tidak tersentuh hukum. Beroperasi tanpa IUP, tanpa izin lingkungan, dan merusak lingkungan serta sumber daya alam milik negara. Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk bahwa kekuasaan dan pengaruh bisa mengalahkan aturan,” ujar Ketua Koalisi Forum Merah Putih Indonesia, Mulyadi S.H . Rabu (19/8/2026).

Koalisi ini menyoroti bahwa keberadaan tambang tanpa izin tersebut tidak hanya melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga berpotensi merusak struktur tanah, merusak akses jalan warga, menimbulkan polusi debu dan kebisingan yang mengganggu aktivitas warga sekitar, serta menghilangkan potensi pendapatan asli daerah yang seharusnya masuk ke kas negara.

Ketua Koalisi Forum Merah Putih Indonesia, Mulyadi S.H Memberikan desakan tegas Kepada Kapolres Takalar Segera turunkan tim gabungan untuk melakukan pengecekan langsung, amankan lokasi, sita dan tutup paksa seluruh peralatan berat serta sarana penunjang operasional tambang Dg. Situ dan Dg. Sore serta pemilik tambang pompa yang terbukti tidak memiliki IUP.

Kepada Polda Sulawesi Selatan Lakukan pengawasan dan pengawalan penindakan, pastikan tidak ada oknum yang melindungi atau membiarkan pelanggaran hukum berlanjut. Bentuk tim pengawas jika perlu, agar penindakan berjalan objektif dan menyeluruh.

“Kepada Dinas ESDM, DLH, dan Pemerintah Kabupaten Takalar Lakukan verifikasi legalitas izin, hentikan aktivitas secara administratif, dan proses pemilik sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

“Tidak Ada Kompromi Seluruh pihak yang terlibat, baik pemilik, pengelola, maupun pihak yang diduga melindungi, harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” ucapnya.

Koalisi Forum Merah Putih Indonesia
meminta agar Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Takalar dan Polda Sulsel tidak menutup mata dan telinga. Jangan sampai kehadiran aparat penegak hukum dirasakan tidak ada artinya bagi warga yang merindukan keadilan dan penegakan hukum yang setara bagi semua pihak.

Koalisi Forum Merah Putih Indonesia juga mengancam akan melakukan pemantauan berkelanjutan hingga tindakan tegas dilaksanakan. Jika dalam waktu dekat belum ada langkah nyata, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi damai serta melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke jenjang yang lebih tinggi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polres Takalar maupun Polda Sulsel serta pihak pihak terkait, terkait tuntutan yang disampaikan Koalisi Forum Merah Putih Indonesia. Redaksi Membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait.

Artikel KEBAL HUKUM ! 3 Titik Lokasi Tambang Tanpa IUP Diduga Milik Dg. Situ, Dg. Sore & Pemilik Tambang Pompa di Bontorita, Desak Polres Takalar & Polda Sulsel Tutup & Sita Alat Berat pertama kali tampil pada duta karsa.

Mengusung tema “Camping Merdeka VI – Merdeka di Puncak, Bersatu dalam Persahabatan, Berkarya untuk Indonesia,” kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat, generasi muda, para pecinta alam, relawan, dan pengunjung untuk merayakan kemerdekaan melalui kebersamaan, persahabatan, kecintaan terhadap alam, serta berbagai kegiatan positif dan bermanfaat.

Camping Merdeka VI bukan sekadar kegiatan berkemah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk berkumpul, belajar, berbagi pengalaman, membangun persaudaraan, dan menciptakan kenangan bersama di tengah keindahan alam Agrowisata Bonto Lojong.

Merdeka di Puncak, Makna “Merdeka di Puncak” menggambarkan cara yang berbeda dalam merayakan kemerdekaan. Menjejakkan kaki di kawasan pegunungan, menikmati keindahan alam, merasakan kebersamaan, sekaligus mengenang dan mensyukuri perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Setiap langkah menuju puncak menjadi simbol perjuangan, keteguhan, dan semangat untuk terus bergerak maju.

Bersatu dalam Persahabatan

Sementara itu, “Bersatu dalam Persahabatan” mengandung pesan bahwa kemerdekaan akan semakin bermakna ketika masyarakat mampu mempererat silaturahmi, saling menghargai, menghilangkan sekat perbedaan, dan berjalan bersama sebagai satu keluarga.

Di Bonto Lojong, setiap langkah pendakian, setiap tenda yang berdiri, dan setiap kegiatan yang dilakukan bersama menjadi gambaran bahwa kebersamaan mampu membuat sebuah perjalanan menjadi lebih kuat, hangat, dan berarti.

Berkarya untuk Indonesia

Tema “Berkarya untuk Indonesia” menjadi ajakan agar peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni dan perayaan semata. Kemerdekaan harus diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Melalui seni, olahraga, pendakian, pelestarian alam, budaya, kreativitas, kegiatan sosial, serta berbagai aktivitas positif lainnya, setiap generasi memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Camping Merdeka VI menjadi momentum untuk menanamkan semangat bahwa kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang diwariskan, tetapi juga tanggung jawab untuk dijaga dan diisi dengan karya nyata.

Menyatukan Manusia, Alam, dan Persahabatan

Pelaksanaan Camping Merdeka VI di Agrowisata Bonto Lojong juga memperlihatkan bagaimana alam dapat menjadi ruang untuk membangun persaudaraan. Keindahan pegunungan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga bersama.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran untuk mencintai lingkungan, menjaga kebersihan, menghormati alam, serta menjadikan kawasan wisata sebagai ruang edukasi dan kebersamaan bagi masyarakat.

Camping Merdeka VI pada akhirnya menjadi sebuah perayaan yang menyatukan manusia, alam, dan persahabatan dalam satu semangat: menikmati kebebasan, menjaga persaudaraan, mencintai negeri, dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata.

«“Dari Puncak Bonto Lojong, Kita Merayakan Kemerdekaan Dengan Kebersamaan, Menguatkan Persahabatan Dengan Persaudaraan, Dan Mengisi Kemerdekaan Dengan Karya Untuk Indonesia.”»

Agrowisata Bonto Lojong
Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

Artikel CAMPING MERDEKA VI DI AGROWISATA BONTO LOJONG: MERDEKA DI PUNCAK, BERSATU DALAM PERSAHABATAN, BERKARYA UNTUK INDONESIA pertama kali tampil pada duta karsa.

Antusiasme masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, ternyata sungguh luar biasa dan membingkai suasana penuh kebahagiaan.

Dari unggahan terbaru yang dibagikan langsung oleh Fenny Frans terlihat jelas bahwa tenant-tenant dan pelaku usaha kecil menengah langsung mendaftar dan membludak ingin bergabung dalam acara spesial ini.

Hal ini membuktikan bahwa konser ini tidak hanya sekadar hiburan musik, melainkan juga menjadi wadah yang sangat dinantikan bagi para pengusaha lokal untuk memperluas jaringan dan mendapatkan kesempatan yang baik.

Fenny Frans pun mengungkapkan rasa syukur dan harapannya melalui akun media sosialnya dengan kalimat yang menyentuh hati: “Masya Allah antusias konser Syakira tenant-tenant pada masuk semua. Insya Allah semoga Allah permudah rejeki kita semua.”

Doa dan harapan tulus ini menjadi bukti bahwa di balik persiapan acara yang meriah, tujuan utama adalah membawa keberkahan dan kemudahan rezeki bagi banyak pihak yang terlibat.

Kehadiran Syakirah dan Diksa sebagai bintang utama semakin membuat acara ini menjadi daya tarik tersendiri yang mampu menyatukan semangat antara seni dan perekonomian lokal.

Konser yang bertajuk “Live Glowing Bareng” ini akan digelar pada tanggal 22 & 23 Agustus 2026 di lokasi yang telah ditentukan, yakni Bontoramba.

Kehadiran antusiasme UMKM yang begitu tinggi menjadikan acara ini semakin istimewa dan bermakna.

Semoga acara ini berjalan lancar, sukses besar, dan benar-benar menjadi sarana yang membawa keberkahan, kebahagiaan, serta kemajuan bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat yang hadir.

Semangat luar biasa ini membuktikan bahwa saat seni dan kepedulian bersatu, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang.

Artikel MEMBLUDAK !! ANTUSIASME UMKM RAMAI DAFTAR DI KONSER SYADIK, DEFINISI BAWA BERKAH BAGI SEMUA pertama kali tampil pada duta karsa.

Pengamatan di lapangan menunjukkan para pelaku datang menggunakan kendaraan bermuatan besar, truk, serta membawa jerigen-jerigen dalam jumlah banyak. Mereka mengisi solar bersubsidi berulang kali, melanggar ketentuan kuota pembelian, dan menguras stok SPBU dalam waktu singkat. Akibatnya, antrean warga yang mengular panjang harus kecewa karena stok habis sebelum giliran mereka terlayani.

“Setiap hari begini. Sebelum kami yang butuh untuk kebutuhan sehari-hari dapat, solar sudah diambil duluan oleh para pengempul pakai jerigen dan truk. Di mana keadilannya? Ini solar subsidi untuk rakyat, bukan untuk dikorupsi segelintir orang!” keluh salah satu warga yang antre, Rabu (19/8/2026).

Praktik ini diduga sudah berlangsung cukup lama dan berulang setiap harinya. Ironisnya, hingga saat ini belum ada tindakan tegas yang dirasakan warga. Padahal, pelanggaran terjadi secara terang-terangan di lokasi yang sama.

Media Memberikan desakan tegas
Kepada APH (Aparat Penegak Hukum) Polres, Polda Sulawesi Tengah Segera turun ke lokasi, lakukan razia mendadak dan berkelanjutan. Tangkap dan proses hukum para pelangsir dan pengempul yang diduga menguras solar bersubsidi di SPBU Moutong. Jangan tutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan ini.

Kepada Pertamina & Manajemen SPBU Tegas larang pembelian menggunakan jerigen dan wadah massal. Batasi ketat kuota pembelian sesuai ketentuan. Jika terbukti ada kelalaian atau keterlibatan pihak pengelola, cabut izin operasional tanpa ragu.

“Kepada BPH Migas Lakukan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh. Pastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak dialihkan ke pihak yang tidak berhak. Lakukan penindakan tegas sesuai kewenangan,” ucapnya.

“Kepada Pemerintah Daerah: Pastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan adil dan merata. Jangan biarkan kebijakan subsidi justru merugikan rakyat kecil dan menguntungkan segelintir oknum,” ungkap media

pihak media menegaskan, Solar bersubsidi adalah hak seluruh rakyat, bukan barang curian untuk dikumpulkan dan dijual kembali demi keuntungan pribadi. Kami meminta pihak berwenang tidak menutup mata dan telinga. Segera lakukan tindakan nyata sebelum situasi semakin parah dan rakyat semakin menderita.

Jika dalam waktu dekat belum ada langkah penindakan, kami dan warga siap melakukan pemantauan berkelanjutan, melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi, hingga menggelar aksi protes demi menegakkan keadilan dan penegakan hukum.

Sampai berita ini diterbitkan, Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pihak terkait sesuai dengan ketentuang U No. 40 Tahun 1999 tentang pers

Artikel NGERI!! Solar Bersubsidi di SPBU Moutong Diduga Dijarah Pelangsir & Pengempul, APH dan Pertamina Jangan Tutup Mata—Tindak Tegas! pertama kali tampil pada duta karsa.

Di balik kepadatan tersebut, diduga kuat terjadi praktik pelangsiran dan penimbunan solar bersubsidi oleh oknum pengempul yang beroperasi secara terorganisir, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan pasokan.

Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan, mulai dari sepeda motor, kendaraan niaga hingga truk, mengular hingga ke jalan raya utama. Padahal, pasokan solar bersubsidi seharusnya mencukupi jika disalurkan secara jujur dan tepat sasaran. Namun, banyak pengendara mengeluh harus menunggu berjam-jam.

“Sudah antri hampir dua jam, tapi stok sering tiba-tiba habis. Diduga sebelum dibuka untuk umum, sudah ada yang ambil duluan dalam jumlah banyak menggunakan truk bertangki modifikasi. Ini sangat merugikan kami yang butuh untuk kebutuhan sehari-hari,” keluh salah satu pengendara yang mengantre, Selasa (18/8/2026).

Praktik pelangsiran ini diduga berjalan berulang kali. Modus yang digunakan antara lain pembelian dalam jumlah besar menggunakan truk tangki modifikasi, dan kendaraan bermuatan besar yang mengisi berulang kali dalam waktu singkat, melanggar ketentuan kuota pembelian BBM bersubsidi. Hal ini membuat pasokan yang tersedia di SPBU tersebut cepat habis sebelum warga umum terlayani.

Terkait Diduga Ada Praktik Pelangsir Solar Bersubsidi Media Mendesak Kepada APH Polrestabes Makassar & Polda Sulsel Segera lakukan patroli mendadak dan penyelidikan menyeluruh di SPBU 74.901.04 Jl. Tentara Pelajar. Tangkap dan proses hukum para pelaku pelangsir serta pengempul solar bersubsidi yang beroperasi di lokasi tersebut.

Kepada BPH Migas Lakukan pemeriksaan rutin dan pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi di SPBU ini. Pastikan tidak ada pelanggaran kuota dan penyaluran tidak ke pihak yang tidak berhak.

“Kepada Pertamina & Manajemen SPBU Tegas mengawasi setiap transaksi pembelian. Larang pembelian menggunakan jerigen dan wadah massal. Jika terbukti ada keterlibatan pihak pengelola SPBU, cabut izin operasional tanpa ragu,”tegasnya

“Kepada Pemerintah Kota Makassar & Dinas Perdagangan: Pastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan adil dan lancar. Jangan biarkan kebijakan subsidi justru dinikmati oleh segelintir oknum, sementara rakyat kecil yang berhak justru kesulitan.”ucapnya

Pihak media menekankan bahwa solar bersubsidi adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang berhak menerimanya, bukan untuk diperdagangkan dan dikorupsi oleh segelintir pihak. Hentikan permainan pelangsir! Tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pihak terkait sesuai dengan ketentuang U No. 40 Tahun 1999 tentang pers

Artikel Antrean BBM Masih Mengular ! Diduga Ada Praktik Pelangsir Solar Bersubsidi di SPBU 74.901.04 Jl. Tentara Pelajar pertama kali tampil pada duta karsa.

Warga setempat menyayangkan pelaksanaan proyek yang seharusnya mempermudah akses warga, justru menjadi sorotan buruk karena kualitasnya di bawah standar. Tebal beton tidak sesuai dan ada indikasi Jalan beton tersebut, tidak memakai Pembesian dan tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam RAB, permukaan tidak rata, banyak bagian yang belum dirapikan, dan struktur jalan dinilai tidak tahan lama.

“Kami warga sangat kecewa. Anggaran sudah disiapkan, tapi hasilnya setengah-setengah. Tebal beton tipis, permukaan tidak rata, belum digunakan saja sudah terlihat rapuh. Sepertinya diduga tidak sesuai dengan RAB yang dijanjikan,” keluh seorang warga Didesa Sali Sali, Selasa (18/8/2026).

Warga menuding pelaksana proyek asal-asalan dalam bekerja, bahkan ada 6 titik di cor panjang di perkirakan 500 meter paling panjang dan luas cor kurang lebih 3 meter dan saat ini dibiarkan belum diselesaikan tanpa kejelasan kapan akan dilanjutkan. Hal ini tidak hanya membuang-buang uang negara, tetapi juga merugikan warga yang sudah lama menantikan perbaikan akses jalan tersebut.

Merespons kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Ketua DPP LKKN Ibar Saputra dengan tegas mendesak kepada pihak-pihak terkait agar segera mengambil langkah-langkah berikut, baik dari Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mendalam terkait kesesuaian anggaran yang telah dicairkan dengan RAB, serta memeriksa seluruh dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan proyek ini. Jika ditemukan penyimpangan keuangan, harus segera diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pinrang segera menurunkan tim teknis independen untuk turun langsung ke lokasi, memeriksa spesifikasi teknis, ketebalan lapisan, bahan yang digunakan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak. Pelaksana proyek wajib menyelesaikan sisa pekerjaan dan memperbaiki kekurangan tanpa biaya tambahan.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang, khususnya Komisi yang membidangi Pembangunan dan Keuangan, segera memanggil pihak pelaksana proyek, Dinas PUPR, serta Inspektorat untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat guna meminta penjelasan terkait jalan yang setengah jadi namun anggaran diduga sudah habis atau tidak sesuai rencana,” ucap ibar

“Bupati Pinrang selaku pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, segera mengeluarkan perintah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan jalan yang bersumber dari APBD. Jangan biarkan proyek fiktif atau asal jadi terus merugikan keuangan daerah sekaligus mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” jelasnya.

“Aparat Penegak Hukum agar tidak menutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran dan penyimpangan proyek ini. Segera melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pidana, termasuk dugaan kerugian keuangan negara serta keterlibatan pihak-pihak yang memanfaatkan proyek untuk kepentingan pribadi atau golongan,” ungkapnya

DPP LKKN menegaskan, rakyat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan anggaran yang disediakan. Jangan sampai anggaran yang bersumber dari uang rakyat hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara masyarakat menerima hasil pekerjaan yang tidak layak dan tidak selesai. Kami meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab segera bertindak dan tidak menunda-nunda lagi. Jika dalam waktu dekat tidak ada respon serius dan tindakan nyata, DPP LKKN tidak segan-segan untuk mengawal kasus ini hingga ke jalur hukum dan terus menggelar pemantauan serta pengawasan di lapangan demi keadilan dan kepentingan bersama.

Sampai berita ini diterbitkan, Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pihak terkait sesuai dengan ketentuang U No. 40 Tahun 1999 tentang pers

Warga menegaskan tidak akan diam jika proyek ini dibiarkan begitu saja. Pemantauan terus dilakukan, dan jika tidak ada tindakan perbaikan dalam waktu dekat, warga siap melaporkan dugaan penyimpangan ini ke pihak berwenang hingga menggelar aksi protes.

“Jangan main-main dengan uang rakyat. Kami butuh jalan yang kuat dan tahan lama, bukan jalan yang hanya bagus di foto dan di laporan, tapi di lapangan setengah-setengah,” tegas warga.

Artikel Diduga Tak Sesuai RAB ! Proyek Jalan Beton di Desa Sali Sali Dikeluhkan Warga, Dikerjakan Setengah-Setengah pertama kali tampil pada duta karsa.

Pantauan Dilapangan, Deru alat berat dan truk pengangkut material tampak terus beroperasi mengeruk bukit di kawasan tersebut, merusak lingkungan dan memicu kekhawatiran warga.

Koalisi Forum Merah Putih Indonesia menyuarakan kecaman keras atas kelanggengan operasional tambang tersebut yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas, namun tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Belum ada penindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait, padahal dugaan pelanggaran sudah terlihat jelas.

“Tambang diduga milik Sahrul Dg. Situ ini seakan tidak tersentuh hukum. Beroperasi tanpa IUP, tanpa izin lingkungan, dan merusak lingkungan serta sumber daya alam milik negara. Jika dibiarkan, ini menjadi preseden buruk bahwa kekuasaan dan pengaruh bisa mengalahkan aturan,” ujar Ketua Koalisi Forum Merah Putih Indonesia, Mulyadi S.H . Selasa (18/8/2026).

Koalisi ini menyoroti bahwa keberadaan tambang tanpa izin tersebut tidak hanya melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga berpotensi merusak struktur tanah, merusak akses jalan warga, menimbulkan polusi debu dan kebisingan yang mengganggu aktivitas warga sekitar, serta menghilangkan potensi pendapatan asli daerah yang seharusnya masuk ke kas negara.

Ketua Koalisi Forum Merah Putih Indonesia, Mulyadi S.H Memberikan desakan tegas Kepada Kapolres Takalar Segera turunkan tim gabungan untuk melakukan pengecekan langsung, amankan lokasi, sita dan tutup paksa seluruh peralatan berat serta sarana penunjang operasional tambang diduga milik Sahrul Dg. Situ yang terbukti tidak memiliki IUP.

Kepada Polda Sulawesi Selatan Lakukan pengawasan dan pengawalan penindakan, pastikan tidak ada oknum yang melindungi atau membiarkan pelanggaran hukum berlanjut. Bentuk tim pengawas jika perlu, agar penindakan berjalan objektif dan menyeluruh.

“Kepada Dinas ESDM, DLH, dan Pemerintah Kabupaten Takalar Lakukan verifikasi legalitas izin, hentikan aktivitas secara administratif, dan proses pemilik sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

“Tidak Ada Kompromi Seluruh pihak yang terlibat, baik pemilik, pengelola, maupun pihak yang diduga melindungi, harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” ucapnya.

Kami meminta agar Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Takalar dan Polda Sulsel tidak menutup mata dan telinga. Jangan sampai kehadiran aparat penegak hukum dirasakan tidak ada artinya bagi warga yang merindukan keadilan dan penegakan hukum yang setara bagi semua pihak.

Koalisi Forum Merah Putih Indonesia juga mengancam akan melakukan pemantauan berkelanjutan hingga tindakan tegas dilaksanakan. Jika dalam waktu dekat belum ada langkah nyata, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi damai serta melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke jenjang yang lebih tinggi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polres Takalar maupun Polda Sulsel serta pihak pihak terkait, terkait tuntutan yang disampaikan Koalisi Forum Merah Putih Indonesia. Redaksi Membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait.

Artikel KEBAL HUKUM ! Tambang Tanpa IUP Diduga Milik Sahrul Dg. Situ di Bontorita Merajalela, Koalisi Forum Merah Putih Indonesia Desak Polres Takalar & Polda Sulsel Tindak Tegas pertama kali tampil pada duta karsa.

Berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi di lapangan pada proyek Jembatan Sungai Lamokato 1 tersebut, pihak DPP LKKN menduga kuat material bangunan yang digunakan oleh penyedia jasa/kontraktor pelaksana tidak memenuhi standar teknis yang telah ditentukan. Salah satu poin krusial yang disorot adalah penggunaan besi atau material struktur yang disinyalir tidak bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) alias material “banci”.

“Kami menemukan indikasi kuat bahwa material yang dipakai di lokasi pekerjaan Jembatan Sungai Lamokato 1 tidak sesuai spesifikasi teknis dalam RAB. Diduga keras menggunakan material non-SNI atau ukuran banci. Ini sangat berbahaya karena jembatan merupakan akses vital yang menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar perwakilan DPP LKKN dalam keterangannya.

Selain persoalan kualitas material, DPP LKKN juga menyoroti lambatnya pengerjaan proyek tersebut. Dengan masa kerja kurang lebih 270 hari, proyek yang seharusnya sudah menunjukkan kemajuan berarti ini justru mengalami keterlambatan parah (deviasi negatif). Memasuki bulan Agustus 2026, progres fisik pengerjaan Jembatan Sungai Lamokato 1 diperkirakan baru mencapai sekitar -+25 persen.

Kondisi ini memicu kekhawatiran besar bahwa proyek pergantian jembatan tersebut tidak akan selesai tepat waktu sesuai dengan masa kontrak kerja yang telah disepakati.

“Memasuki bulan Agustus, pekerjaan baru sekitar 25 persen. Dengan sisa waktu kontrak yang ada, kami sangat meragukan proyek Jembatan Sungai Lamokato 1 ini bisa selesai tepat waktu jika pola kerjanya masih lamban seperti ini,” tegasnya.

Atas temuan tersebut, DPP LKKN mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total dan pengawasan ketat terhadap kontraktor pelaksana. Jika terbukti ada pelanggaran spesifikasi dan kelalaian, pihak dinas diminta tidak ragu memberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum dan kontrak yang berlaku, mulai dari teguran keras, perintah pembongkaran material yang tidak sesuai standar, hingga pemutusan kontrak.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana maupun dinas terkait di Kabupaten Kolaka belum memberikan konfirmasi atau tanggapan resmi mengenai tuduhan penggunaan material non-SNI dan lambatnya progres pengerjaan Jembatan Sungai Lamokato 1 tersebut.

Artikel DPP LKKN Soroti Proyek Pergantian Jembatan Sungai Lamokato 1 di Kolaka Diduga Pakai Material “Banci” dan Progres Baru 25 Persen pertama kali tampil pada duta karsa.