Ketua panitia Rahmat (kipfa/kiwal) Bontoa Menyatakan Alhamdulillah telah usai laga hiburan “LIGA BARUBU” tingkat anak SD yang berlangsun selama 3 Minggu di lapangan GBL (gelora bungung Lompo) terlaksana dengan sukses dan sesuai harapan kita bersama untuk mewujudkannya.

Ketua panitia Rahmat (kipfa/kiwal) Bontoa bersama seluruh jajaran Panpel berbangga hati mampu membuktikan kerinduan masyarakat menghidupkan kembali semangat olah raga cabang sepak bola sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi dari perwakilan lima Desa yang ada di kec. Bontoa dan berharap keberkelanjutan kompetisi tahun depan akan lebih semarak dengan banyaknya calon peserta.

“Peserta terlambat mengetahui adanya Turnamen Liga BARUBU yang berlokasi di Dusun Balosi, Desa Pajukukang, Kec.Bontoa Maros.
Salah satu warga yang diwawancarai wartawan media mengatakan “kami butuh sosok pemimpin yang memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat bukan justru sebaliknya dan mampu menjawab tantangan hidup kedepan.”ucap warga.

lebih lanjut, Kemeriahan penutup acara deng hadirnya Ketua LSM KIPFA RI Maros Abd.Malik ST menyematkan medali dan menyerahkan piala,

Ketua Ormas KIWAL Kab. Maros Andi Baso MANANRING S.Sos turut hadir dalam penerimaan piala beserta IPTU Mahmud SH sebagai penasehat kiwal PAC Bontoa.

Laporan : (Syamsir Anca)

Artikel Turnamen “Liga Barubu” Tingkat Anak SD Terlaksana Dengan Sukses pertama kali tampil pada duta karsa.

Pelantikan tersebut berlangsung secara resmi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 1 Oktober 2026, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto lahir pada 14 Juli 1973 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994. Sebelum dipercaya memegang amanah sebagai Kapolri, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI sejak 25 Agustus 2025.

Dalam ucapannya, Ketua Umum DPP AJUN Haryadi Talli turut mendoakan agar Kapolri yang baru senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan bagi keluarga dan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Semoga beliau senantiasa mampu menjalankan tugas dan amanah yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan pengabdian yang tulus demi bangsa dan negara Indonesia,” ujar Haryadi Talli.

Asosiasi Jurnal Nusantara turut berharap kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dapat membawa Polri semakin profesional, dekat dengan masyarakat, serta menjaga kebebasan pers dan keamanan bagi seluruh awak media di tanah air.(*/)

Artikel Ketua Umum DPP AJUN Ucapkan Selamat Kepada Kapolri Baru Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pertama kali tampil pada duta karsa.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-24 Propam Polri sekaligus bentuk nyata kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat

Kasi Propam Polres Pelabuhan Makassar AKP Mukhlis menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Propam Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian menyambut HUT Propam Polri ke 24

“Kami dari Propam Polres Pelabuhan Makassar melakukan kegiatan bakti sosial berupa pembagian air bersih, mengingat kemarau panjang yang sangat di butuhkan oleh masyarakat saat ini adalah air bersih,” ungkap Kasi Propam Polres Pelabuhan makassar AKP Mukhlis, Kamis (1-10-2026) pagi

Ia menambahkan, berdasarkan inisiatif dan petunjuk PLT Kabid Propam dan dukungan dari Bapak Kapolres Pelabuhan Makassar, kami melaksanakan pembagian air bersih kepada warga pesisir utara Kota Makassar di Jalan Barukang Utara kecamatan Ujung Tanah

“Penyaluran air bersih tersebut di pimpin langsung oleh Wakapolres Pelabuhan Makassar Kompol H. Surono HW, dengan secara langsung dengan mengisi tempat penampungan serta adah milik warga,” kata AKP Mukhlis

Lanjut AKP Mukhlis yang juga mantan Kanit Resmob Polres Pelabuhan ini, selain membagikan air bersih, Sie Propam Polres Pelabuhan Makasssr juga melaksanakan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan

“Momentum ulang tahun ini juga dimanfaatkan untuk memperketat penegakan kedisiplinan dan tata tertib internal anggota Polri agar menjadi teladan yang baik,” ujar AKP Mukhlis

Kedepannya Propam Polri semakin solid, semakin di cintai dan di percaya oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan sebagai garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir keadilan (*/03)

Artikel HUT Propam Polri Ke 24, Sie Propam Polres Pelabuhan Makassar, Bagikan Air Bersih Kepada Warga pertama kali tampil pada duta karsa.

Dalam momen bahagia tersebut, Selfi tak lupa mempersembahkan pialanya untuk seluruh pendukungnya serta para musisi Bugis di Indonesia. Ia berharap karya-karya berbasis budaya daerah terus bisa bersinar di kancah musik nasional.

Lagu ‘Magi Nalaing’ ini diciptakan oleh Adibal Sahrul. Lagu ini bercerita tentang kekecewaan, kecurigaan, dan perubahan sikap seseorang dalam sebuah hubungan asmara. Frasa ‘Magi Nalaing’ sendiri berasal dari bahasa Bugis yang berarti ‘Mengapa Berubah’.

Penghargaan ini semakin menegaskan eksistensi Selfi Yamma sebagai salah satu penyanyi dangdut papan atas yang konsisten mengangkat kearifan lokal ke panggung yang lebih luas.

Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Selfi Yamma! Semakin berkarya dan mengharumkan nama daerah!

Artikel SELAMAT! Selfi Yamma Raih Penghargaan di Indonesian Dangdut Awards 2026 pertama kali tampil pada duta karsa.

Program yang digelar Dinas Sosial Kota Makassar ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang masuk desil 1 hingga desil 5.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kota Makassar.

Berbeda dengan kegiatan isbat nikah sebelumnya, nikah massal kali ini terbuka bagi pasangan yang belum pernah menikah maupun mereka yang pernah menikah dan telah bercerai.

“Ini nikah massal, jadi yang belum pernah nikah bisa. Yang pernah nikah juga bisa, kalau sudah cerai. Yang penting ada surat cerainya,” kata Andi Bukti saat diwawancara, Selasa (29/9) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.

Ia menjelaskan, Pemkot Makassar telah menyurati seluruh camat agar informasi tersebut diteruskan hingga tingkat kelurahan.

Langkah ini dilakukan untuk menjangkau warga yang memenuhi kriteria dan membutuhkan fasilitasi untuk melangsungkan pernikahan secara resmi.

Pendaftaran dibuka mulai 28 September hingga 16 Oktober 2026. Calon peserta dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi LONTARA+ untuk mengakses formulir pendaftaran.

Selanjutnya, peserta akan menjalani proses asesmen sebelum diarahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk proses pernikahan.

“Sekarang langkah pertama, kita sudah menyurat ke para camat untuk disebarluaskan, khususnya kepada masyarakat kurang mampu desil 1 sampai desil 5,” ujarnya.

Menurut Andi Bukti, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Selain prosesi pernikahan, Pemkot Makassar juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung bagi pasangan peserta.

Di antaranya pakaian pengantin, uang transportasi, serta goodie bag yang rencananya diberikan pada saat pelaksanaan seremoni.

“Pada resepsi nanti ada fasilitas untuk pengantin. Rencananya kita kasih uang transport, mungkin juga goodie bag dan pakaian pengantin,” jelasnya.

Yang menarik, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga di daratan Makassar. Masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan juga mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti nikah massal tersebut.

“Semua, termasuk warga pulau,” tegas Andi Bukti.

Untuk lokasi pelaksanaan, Dinas Sosial masih melakukan pencarian tempat yang mampu menampung peserta dalam jumlah besar.

Pelaksanaan nikah massal ditargetkan berlangsung sebelum puncak peringatan HUT Kota Makassar pada November mendatang.

Bagi warga yang memenuhi persyaratan, kesempatan mengikuti program ini masih terbuka hingga 16 Oktober 2026 melalui kanal pendaftaran yang disiapkan Pemkot Makassar.

Artikel Semarakkan HUT Kota Makassar, Pemkot Makassar Siapkan Nikah Massal Gartis pertama kali tampil pada duta karsa.

Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Jeneponto, Sulaeman, mempertanyakan sejauh mana proses hukum perkara tersebut berjalan.

Menurutnya, Polda Sulsel sebelumnya telah menyatakan menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait perkara Pasar Lassang-Lassang sejak 2025. Bahkan pada Januari 2026, aparat kepolisian masih menyampaikan bahwa proses pendalaman terhadap dugaan peran sejumlah pihak masih dilakukan.

Bupati Gowa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami tidak sedang membandingkan perkara. Kami sedang mempertanyakan konsistensi dan kepastian penegakan hukum. Kalau kasus Lassang-Lassang masih berproses, jelaskan kepada publik. Kalau ada kendala, sampaikan. Jangan biarkan masyarakat terus menerka-nerka,” tegas Sulaeman.

Sulaeman menegaskan, HMI Cabang Jeneponto tidak meminta aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya karena tekanan massa atau tekanan publik.

Yang diminta, kata dia, adalah proses hukum yang transparan, profesional, objektif, dan berbasis alat bukti.

Apalagi, menurut Sulaeman, pihaknya masih memiliki sejumlah dokumen dan bukti yang siap disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk diuji serta dikaji secara objektif.

Termasuk sejumlah dokumen hukum dan putusan pengadilan yang menurutnya memiliki relevansi untuk menjadi bahan pendalaman dalam perkara tersebut.

Kami punya dokumen. Kami punya bukti. Kalau memang dianggap tidak relevan, silakan diuji secara hukum. Kalau relevan, silakan didalami. Tetapi jangan sampai bukti-bukti itu hanya menjadi arsip sementara perkara kehilangan kepastian,” ujarnya.

Berdasarkan perkembangan perkara sebelumnya, kasus Pasar Lassang-Lassang juga telah menyeret Haruna Dg Talli hingga memperoleh putusan pidana. Sementara itu, dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut masih menjadi perhatian publik.

“Jangan sampai hukum berhenti pada satu nama, sementara dugaan keterlibatan pihak lain tidak pernah mendapatkan kejelasan. Kalau memang tidak terbukti, sampaikan dasar hukumnya. Kalau masih didalami, jelaskan progresnya. Publik berhak mendapatkan kepastian,” tegas Sulaeman.

Menurut Sulaeman, transparansi bukan bentuk intervensi terhadap aparat penegak hukum

Kami tidak meminta hukum bekerja karena desakan HMI. Kami meminta hukum bekerja karena bukti. Kalau bukti cukup, proses. Kalau belum cukup, dalami. Kalau tidak terbukti, jelaskan. Yang tidak boleh adalah perkara dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” kata Sulaeman.

JIKA TUNTUTAN DIABAIKAN, HMI SIAP TURUNKAN MASSA

HMI Cabang Jeneponto juga memberikan batas waktu kepada Polda Sulsel dan Kejati Sulsel untuk memberikan kejelasan serta merespons tuntutan tersebut secara terbuka.

Apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons dan tidak ada penjelasan yang dianggap memadai, HMI Cabang Jeneponto menyatakan akan mengonsolidasikan gerakan bersama masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara lebih besar di Makassar.

Aksi tersebut direncanakan berupa demonstrasi, mimbar bebas, orasi terbuka, serta pendirian tenda aksi di sekitar lokasi kantor Polda Sulsel dan Kejati Sulsel, sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kalau tuntutan kami diabaikan, jangan salahkan masyarakat jika kemudian turun ke jalan. HMI Cabang Jeneponto bersama masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran untuk meminta kepastian hukum. Kami akan membawa aspirasi ini ke Polda Sulsel dan Kejati Sulsel melalui aksi terbuka, mimbar bebas, dan tenda perjuangan,” tegas Sulaeman.

Ia menegaskan, aksi tersebut bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.

“Kami akan kawal terus perkara ini. Kami tidak meminta hukum tunduk kepada tekanan massa. Kami meminta aparat menunjukkan bahwa hukum berjalan berdasarkan bukti, aturan, dan prinsip keadilan,” tutup Sulaeman.

Artikel BUPATI GOWA SUDAH TERSANGKA, LALU KASUS LASSANG-LASSANG KAPAN TERANG? pertama kali tampil pada duta karsa.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.00 Wita. Kobaran api menghanguskan bagian rumah hingga membuat warga di sekitar lokasi berupaya membantu proses penyelamatan barang.

Cemmang Kiki diketahui merupakan salah satu pengusaha yang cukup dikenal di Sidrap dan kerap dijuluki ‘Sultannya Sidrap’.

Saat insiden terjadi, Cemmang Kiki disebut sedang berada di Singapura.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Salah satu barang yang berhasil diselamatkan berupa sepeda motor berwarna putih.

Informasi awal di lokasi menyebutkan api diduga muncul dari bagian kamar rumah tersebut.

Seorang warga bahkan sempat merekam kondisi saat kebakaran berlangsung. Dalam rekaman suara yang beredar di grup WhatsApp, warga tersebut menceritakan detik-detik api pertama kali terlihat.

“Saya duduk di rumahnya Hj Kiki, lalu saya turun cepat pas lihat api dari kamarnya Hj Kiki. Anak-anak yang ada juga langsung berhamburan keluar dan bilang korslet listrik,” kata warga dalam rekaman suara tersebut.

Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Sidrap, Andi Hasanuddin, membenarkan peristiwa kebakaran itu.

Ia mengatakan api diketahui berasal dari bagian dalam kamar rumah Cemmang Kiki. Petugas kemudian mengerahkan lima unit armada pemadam kebakaran ke lokasi.

“Lima unit mobil Damkar kami turunkan untuk melakukan pemadaman. Diduga akibat korsleting listrik,” kata Andi Hasanuddin

Petugas Damkar berhasil mengenadlikan kobaran api. Setelah proses pemadaman, petugas melanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui secara pasti nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut.

Artikel Rumah Cemmang Kiki Dilahap Sijago Merah pertama kali tampil pada duta karsa.

Kabid Kemahasiswaan & Kepemudaan PW SEMMI Sulsel, Idam, menilai persoalan energi selama ini terlalu sering diperdebatkan pada level gejala: BBM sulit diperoleh, LPG mahal atau sulit didapat, serta pemadaman bergilir. Padahal, menurutnya, pertanyaan yang lebih penting justru berada di balik gejala tersebut.

Kita harus berhenti bertanya hanya ‘kenapa langka dan mulai bertanya di mana letak gap-nya? Apakah persoalannya pada kebijakan, alokasi, pasokan, distribusi, pengawasan atau memang terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kapasitas?” tegas Idam.

PW SEMMI Sulsel menilai pernyataan seperti “stok aman” atau “sistem terkendali” tidak boleh menjadi titik akhir komunikasi publik. Pernyataan tersebut justru harus menjadi titik awal verifikasi. Untuk BBM, publik berhak mengetahui berapa alokasi Sulsel, berapa realisasi, berapa kebutuhan, bagaimana distribusi antarwilayah dan di mana terjadi selisih antara pasokan dengan kebutuhan.

Untuk LPG 3 Kg, perlu dibuka alokasi, realisasi, jumlah pangkalan, distribusi per wilayah, harga di tingkat konsumen serta mekanisme pengawasan penerima subsidi.

Sementara untuk kelistrikan berapa beban puncak, berapa daya mampu, berapa cadangan, pembangkit mana yang terganggu, berapa kapasitas yang hilang dan apa penyebab gangguan tersebut. Pungkas idam

Oleh karena itu buka data agar masalah bisa ditemukan secara tepat. Kalau datanya menunjukkan sistem berjalan baik, publik harus menerima itu. Tetapi kalau terdapat gap, gap tersebut harus diperbaiki,” ujar Idam.

Menurut Idam, ukuran keberhasilan tata kelola energi tidak cukup hanya berdasarkan jumlah stok. Ada rantai yang harus dilihat yaktu alokasi, pasokan, distribusi, akses, harga, manfaat & dampaknya. Jika stok tersedia tetapi masyarakat kesulitan memperoleh BBM atau LPG, maka harus dicari titik persoalannya & jika listrik tersedia secara sistem tetapi pemadaman terjadi di wilayah tertentu maka harus ditelusuri apakah persoalannya berada pada pembangkitan, transmisi, distribusi atau faktor teknis lainnya.

Jangan sampai kita memperdebatkan angka di hulu sementara masyarakat menghadapi persoalan di hilir. Negara dan badan usaha harus mampu menjelaskan seluruh rantai tersebu & oleh karena itu subsidi harus diukur dari manfaatnya bukan hanya besaran anggarannya.

PW SEMMI Sulsel juga meminta evaluasi terhadap subsidi energi tidak berhenti pada berapa besar anggaran yang dikeluarkan negara.

Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menerima manfaat subsidi tersebut, apakah kelompok sasaran benar-benar terlindungi dan apakah mekanisme distribusinya efektif & kalau negara mengeluarkan anggaran untuk subsidi maka indikator keberhasilannya bukan hanya berapa rupiah yang dibelanjakan. Pertanyaannya: apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran?”

Dengan demikian, subsidi harus dilihat sebagai instrumen kebijakan yang memiliki tujuan ekonomi dan sosial bukan semata-mata persoalan harga murah.

PW SEMMI Sulsel mendorong pemerintah, DPRD Provinsis sulsel, Pertamina, PLN dan pemangku kepentingan terkait melakukan lima langkah yaitu buka data alokasi, realisasi, distribusi, kebutuhan dan kapasitas harus tersedia secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi lalu memetakan gap. Setiap perbedaan antara alokasi dan realisasi, pasokan dan kebutuhan, serta kapasitas dan beban harus dijelaskan. Ketiga, melakukan audit distribusi.

Persoalan energi tidak boleh hanya dilihat dari hulu. Titik distribusi hingga konsumen harus menjadi objek evaluasi. Keempat, mengukur dampak , harus diketahui siapa yang paling terdampak ketika terjadi gangguan pasokan, kenaikan harga, maupun pemadaman & terakhir menetapkan koreksi yang terukur bahwa setiap persoalan harus memiliki langkah penyelesaian, penanggung jawab, indikator keberhasilan dan batas waktu evaluasi.

Idam menegaskan bahwa PW SEMMI Sulsel tidak ingin persoalan energi berubah menjadi sekadar pertarungan politik antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Kami mencari titik masalahnya & kalau masalahnya kebijakan, koreksi kebijakan. Kalau masalahnya distribusi, perbaiki distribusi. Kalau masalahnya pengawasan, perkuat pengawasan. Kalau masalahnya kapasitas bangun kapasitasnya yang penting masalahnya diidentifikasi berdasarkan data,” jelasnya.

PW SEMMI Sulsel memandang persoalan BBM, LPG 3 Kg, dan listrik sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola energi Sulawesi Selatan secara menyeluruh bukan sekadar memastikan energi tersedia tetapi memastikan energi terdistribusi secara adil, subsidi tepat sasaran, pelayanan dapat diandalkan dan setiap gangguan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh sebab itu, Sulsel tidak membutuhkan sekadar narasi bahwa semuanya aman. Sulsel membutuhkan bukti bahwa sistemnya memang bekerja. Pungkasnya

Artikel PW SEMMI SULSEL: BENAHI AKAR MASALAH ENERGI SULSEL pertama kali tampil pada duta karsa.

​Penangkapan ini berawal dari laporan kehilangan brankas yang diterima pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim melakukan penyelidikan mendalam dan mengumpulkan petunjuk di lapangan hingga berhasil mengantongi identitas pelaku.

​Atas perintah Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Justian, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Kanit Jatanras AKP Sangkalan, S.H., M.H., CPHR, tim bergerak cepat. Anggota Jatanras yang dipimpin langsung oleh Kasubnit 2 Jatanras IPDA Supriadi Gaffar, S.H., M.H., langsung melacak keberadaan pelaku yang terdeteksi melarikan diri keluar daerah.

​Bekerja sama dengan Tim Buser 77 Polres Kendari, tim gabungan akhirnya berhasil mengepung tempat persembunyian pelaku di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

​Saat hendak ditangkap, para pelaku sempat melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri dari sergapan petugas. Namun, berkat kesiapsiagaan anggota di lapangan, para pelaku berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.

Artikel Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Brankas Masjid Al-Markas pertama kali tampil pada duta karsa.

Kabid Kemahasiswaan & Kepemudaan PW SEMMI Sulsel, Idam, mendesak Kortas Tipidkor Polri mengusut secara tuntas pihak-pihak yang diduga memberikan uang atau keuntungan kepada HT maupun pihak yang menjadi perantara, apabila dari hasil penyidikan ditemukan bukti adanya pemberian yang berkaitan dengan proses pengurusan perizinan.

“Kalau penyidik menemukan bukti bahwa ada pihak dari Indomaret yang memberikan uang kepada HT atau melalui perantara dalam rangka pengurusan PKKPR maupun kepentingan pembukaan gerai, kami tantang Kortas Tipidkor jangan hanya memproses pihak penerima. Pihak yang memberikan juga harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban hukum apabila unsur pidananya terpenuhi,” tegas Idam.

Menurut Idam, penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi harus melihat keseluruhan konstruksi peristiwa, termasuk hubungan antara pihak yang meminta, pihak yang memberikan, pihak yang menerima, perantara, tujuan pemberian, serta aliran dananya.

“Jangan sampai perkara hanya berhenti pada siapa yang menerima. Telusuri siapa yang memberi, siapa yang memerintahkan, siapa yang menjadi perantara, berapa nilainya, dari mana sumber dananya, melalui siapa diserahkan, dan apa kaitannya dengan proses perizinan. Semua harus dibuka berdasarkan alat bukti,” ujarnya.

Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri menyatakan telah menetapkan HT sebagai tersangka setelah melakukan rangkaian penyidikan dan gelar perkara. Penyidik juga menyebut adanya dugaan penerimaan uang dari sejumlah pengembang, termasuk pengembang minimarket.

Idam menegaskan, apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya pihak dari Indomaret yang memberikan uang atau sesuatu kepada pejabat negara dengan maksud tertentu yang berkaitan dengan kewenangan atau proses perizinan, maka pihak tersebut harus diperiksa secara serius.

“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Tetapi kalau alat bukti penyidik menunjukkan adanya pemberian dari pihak tertentu kepada pejabat dan pemberian tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka hukum harus bekerja dua arah: pihak yang menerima diperiksa, pihak yang memberi juga diperiksa.”

“Kalau kemudian bukti-buktinya memenuhi unsur pidana, kami meminta Kortas Tipidkor menetapkan status hukum pihak tersebut sesuai peran dan pertanggungjawaban pidananya,” sambung Idam.

PW SEMMI Sulsel menilai pengusutan pihak pemberi penting agar perkara tersebut tidak hanya melihat akibat, tetapi juga mengungkap keseluruhan mekanisme dugaan transaksi yang terjadi dalam proses perizinan.

MINTA ALFAMART JUGA DIDALAMI

Selain Indomaret, PW SEMMI Sulsel meminta Kortas Tipidkor melakukan pendalaman terhadap proses pengurusan PKKPR dan perizinan pembukaan gerai Alfamart di Kabupaten Gowa.

Idam mengatakan, terdapat sejumlah titik gerai Alfamart yang dibuka di wilayah Kabupaten Gowa sehingga menurutnya penting bagi penyidik untuk memastikan apakah proses pengurusan PKKPR dan perizinannya berjalan sesuai ketentuan atau terdapat dugaan transaksi tertentu yang berkaitan dengan proses tersebut.

“Jangan hanya Indomaret yang diperiksa. Kami meminta Kortas Tipidkor juga melakukan penelusuran terhadap pengurusan PKKPR dan perizinan gerai Alfamart di Kabupaten Gowa. Kalau memang ada beberapa titik yang dibuka, periksa prosesnya dari awal sampai akhir.”

Menurutnya, pemeriksaan dapat diarahkan untuk mengetahui siapa pihak yang mengurus perizinan, siapa yang berkomunikasi dengan pejabat atau pihak pemerintah daerah, bagaimana proses PKKPR dilakukan, apakah terdapat permintaan uang atau fasilitas, serta apakah terdapat pemberian yang memiliki hubungan dengan kewenangan pejabat.

“Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya berjalan sesuai aturan, tentu tidak ada persoalan. Tetapi apabila ditemukan alat bukti adanya pemberian atau transaksi yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka kami meminta Kortas Tipidkor tidak ragu menetapkan siapa pun yang bertanggung jawab sebagai tersangka,” tegas Idam.

“JANGAN ADA STANDAR GANDA”

PW SEMMI Sulsel juga meminta proses penyidikan perkara Gowa dilakukan secara objektif, transparan dan menyeluruh.

Idam menegaskan, prinsip pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menyasar salah satu sisi dari suatu transaksi.

“Kalau ada yang meminta dan ada yang memberi, keduanya harus dilihat secara hukum berdasarkan peran masing-masing. Kalau ada perantara, telusuri juga perantaranya. Kalau ada korporasi atau individu yang terlibat, periksa berdasarkan alat bukti. Jangan ada standar ganda.”

Namun demikian, Idam menekankan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak Indomaret maupun Alfamart sebelum proses penyidikan membuktikan adanya tindak pidana.

“Kami menyerahkan pembuktian kepada penyidik. Tetapi kami mendorong agar penyidikan jangan parsial. Bongkar seluruh rantai peristiwanya.”

Idam menegaskan bahwa PW SEMMI Sulsel mendukung langkah Kortas Tipidkor dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gowa.

Namun, dukungan tersebut menurutnya harus dibarengi dengan keberanian penyidik untuk mengembangkan perkara berdasarkan alat bukti.

“Kalau setelah pemeriksaan terhadap pihak Indomaret maupun Alfamart ditemukan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan tindak pidana korupsi, kami mendesak Kortas Tipidkor menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum. Siapa pun orangnya, apa pun jabatannya, dan apa pun perusahaannya, kalau bukti dan unsurnya terpenuhi, proses hukum harus berjalan.”

“Jangan berhenti pada HT. Telusuri sampai ke sumber uangnya, pihak pemberinya, pihak penerimanya, perantaranya, serta seluruh pihak yang menikmati hasilnya. Inilah yang kami maksud dengan penegakan hukum yang menyeluruh,” tutup Idam.

Idam
Kabid Kemahasiswaan & Kepemudaan
PW SEMMI Sulawesi Selatan

Artikel Usai HT Jadi Tersangka, PW SEMMI Sulsel Desak Kortas Tipidkor Telusuri Indomaret dan Alfamart pertama kali tampil pada duta karsa.