MAKASSAR, Sulsel — Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Sulawesi Selatan (PW SEMMI Sulsel) melaksanakan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas penguatan kebijakan ketenagakerjaan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Idam selaku Kabid Kemahasiswaan & Kepemudaan PW SEMMI Sulsel menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan dunia usaha untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan, khususnya bagi generasi muda.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan perlu dilihat secara komprehensif. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri, efektivitas program pelatihan, serta pemerataan kesempatan kerja di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
Mendorong Kebijakan Ketenagakerjaan Berbasis Potensi Daerah
PW SEMMI Sulsel memandang bahwa setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan memiliki karakteristik serta potensi ekonomi yang berbeda. Sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan jasa perlu didukung oleh perencanaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Karena itu, diperlukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor unggulan daerah, pengembangan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta perluasan akses informasi mengenai peluang kerja bagi pemuda dan masyarakat lokal.
Pendekatan ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah.
Pelatihan Kerja Harus Berdampak pada Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam perspektif pengembangan kepemudaan, peningkatan kompetensi merupakan salah satu instrumen penting untuk memperluas akses generasi muda terhadap dunia kerja.
Idam menilai bahwa keberhasilan program pelatihan kerja perlu diukur tidak hanya berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi juga berdasarkan peningkatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan peluang peserta untuk memperoleh pekerjaan.
Oleh karena itu, kolaborasi antara Disnakertrans, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan dunia usaha perlu diperkuat agar program pengembangan kompetensi benar-benar menjawab kebutuhan pasar kerja.
Penguatan Perlindungan Pekerja dan Hubungan Industrial
Selain peningkatan kompetensi, perlindungan pekerja juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan.
PW SEMMI Sulsel mendorong penguatan edukasi mengenai hak dan kewajiban pekerja, kepatuhan terhadap ketentuan pengupahan, perlindungan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pencegahan perselisihan hubungan industrial.
Penguatan perlindungan tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dunia usaha dan penciptaan iklim kerja yang sehat.
Mendorong Kolaborasi Pemerintah dan Gerakan Mahasiswa
PW SEMMI Sulsel memandang organisasi mahasiswa memiliki ruang strategis dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan melalui kajian akademis, pendidikan publik, advokasi, dan penyampaian rekomendasi kebijakan.
Kolaborasi dengan Disnakertrans Sulsel dapat dikembangkan melalui forum dialog ketenagakerjaan pemuda, edukasi dan literasi hukum ketenagakerjaan, serta program peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja bagi mahasiswa dan generasi muda.
Bagi PW SEMMI Sulsel, kemitraan dengan pemerintah harus tetap menjaga independensi gerakan mahasiswa. Kolaborasi yang sehat justru membuka ruang bagi pertukaran gagasan, evaluasi kebijakan, dan penyampaian kritik secara konstruktif.
Melalui audiensi ini, PW SEMMI Sulsel mendorong terciptanya hubungan kelembagaan yang produktif dengan Disnakertrans Sulsel, dengan orientasi pada program yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembangunan ketenagakerjaan bukan sekadar persoalan ketersediaan lapangan kerja, melainkan juga tentang bagaimana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, melindungi hak pekerja, serta memastikan potensi ekonomi daerah dapat menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas bagi generasi muda.
