Maros, DUTAKARSA.COM – Dugaan kasus korupsi yang sempat menyeret Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maros kini seakan menghilang dari perhatian publik. Jika sebelumnya isu tersebut ramai dibicarakan, belakangan perkembangan penanganannya justru tidak lagi terdengar, memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Sejumlah warga menilai penanganan dugaan korupsi tersebut berjalan lambat, bahkan terkesan “jalan di tempat”. Kondisi ini diibaratkan seperti hujan yang biasanya turun deras, namun kali ini justru mereda tanpa kejelasan arah.
Publik pun mempertanyakan sejauh mana progres penanganan kasus tersebut oleh aparat penegak hukum (APH).
“Dulu ramai diberitakan soal dugaan korupsi di PDAM Maros, tapi sekarang tidak terdengar lagi kelanjutannya.
Apakah masih diproses atau sudah berhenti?” ujar salah seorang warga Maros yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mulai menduga kasus tersebut telah “diselesaikan” secara diam-diam karena tidak lagi muncul perkembangan yang disampaikan ke publik.
Dugaan ini muncul karena hingga kini belum ada informasi resmi mengenai status penanganan kasus yang sempat menjadi sorotan tersebut.
Selain menunggu kejelasan kasus tersebut, masyarakat juga menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Maros yang sempat mencuat untuk melakukan pinjaman atau utang daerah guna mendukung pembangunan, termasuk sektor pelayanan air bersih.
Sebagian kalangan menilai rencana tersebut perlu dikaji secara matang, terutama jika masih ada persoalan pengelolaan di tubuh PDAM.
Menurut sejumlah pemerhati kebijakan daerah, transparansi menjadi kunci penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Mereka menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan dugaan kasus di PDAM sekaligus memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan lebih baik.
“Jika memang ada proses hukum, publik perlu diberi informasi perkembangan. Begitu juga dengan rencana utang daerah, harus jelas peruntukan dan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkap salah seorang pemerhati kebijakan publik di Maros.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian terkait isu yang berkembang. Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar yang justru memperkeruh situasi.
Hingga saat ini, publik masih menunggu penjelasan resmi terkait perkembangan dugaan korupsi di PDAM Maros serta kejelasan rencana kebijakan keuangan daerah yang sempat diwacanakan oleh Bupati Maros.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk menjawab berbagai pertanyaan yang kini berkembang di tengah masyarakat.
Laporan : Syamsir
