Makassar, DUTAKARSA.COM — Presiden BEM UIN Alauddin Makassar, **Muh. Zulhamdi Suhafid**, menyoroti kembali mencuatnya isu “patungan” dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik. Ia menilai pengangkatan ulang isu tersebut berpotensi menjadi bentuk penggiringan opini negatif terhadap Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Menurut Zulhamdi, sekitar tiga belas bulan lalu Ketua DPD RI pernah menyampaikan gagasan mengenai kontribusi masyarakat melalui mekanisme zakat untuk mendukung penambahan anggaran program MBG. Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut harus dipahami dalam konteks partisipasi sosial dan semangat gotong royong, bukan sebagai kebijakan wajib yang membebani masyarakat.
“Pernyataan tersebut disampaikan dalam kerangka kontribusi sukarela berbasis zakat sebagai bentuk solidaritas sosial. Namun hari ini isu itu kembali diangkat dengan narasi yang berbeda, sehingga terkesan menyudutkan Ketua DPD RI,” ujarnya dalam keterangan pers.
Zulhamdi menilai dinamika yang terjadi menunjukkan adanya indikasi framing atau konstruksi opini yang dapat memengaruhi persepsi publik. Dalam kajian komunikasi politik, framing dapat membentuk cara masyarakat memahami suatu isu, terutama jika dipisahkan dari konteks awal pernyataan.
Ia menegaskan bahwa penting bagi publik untuk melihat substansi dan konteks pernyataan secara utuh. Menurutnya, partisipasi masyarakat melalui zakat merupakan bagian dari instrumen sosial keagamaan yang bersifat sukarela dan memiliki landasan normatif dalam sistem sosial Indonesia.
“Jangan sampai gagasan partisipasi sosial yang bersifat opsional dipersepsikan seolah-olah menjadi kewajiban yang dipaksakan. Itu bisa menciptakan kesalahpahaman yang tidak perlu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zulhamdi mengajak semua pihak untuk mengedepankan diskursus yang sehat dan berbasis data dalam membahas kebijakan publik di Indonesia. Ia menilai bahwa ruang publik harus dijaga dari praktik pembentukan opini yang tidak proporsional.
Menutup pernyataannya, ia berharap perdebatan terkait program MBG tetap difokuskan pada evaluasi kebijakan dan efektivitas implementasi, bukan pada pembentukan persepsi personal terhadap pejabat tertentu. “Kritik itu penting, tetapi harus objektif dan proporsional agar demokrasi tetap sehat,” pungkasnya.(**)
