Makassar, DUTAKARSA.COM – Ketua Bidang Kepemudaan & Kemahasiswaan Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sulawesi Selatan, Tangguh Eka Ilham menyampaikan apresiasi atas langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, terkait kebijakan penghentian izin baru ekspansi ritel modern di wilayah pedesaan.
Tangguh Eka Ilham menilai, penting untuk meluruskan persepsi publik bahwa pemerintah tidak melakukan penutupan gerai yang telah beroperasi, melainkan melakukan pengendalian izin baru sebagai bentuk perlindungan terhadap ekonomi desa dan pelaku usaha kecil.
“Kami melihat langkah ini sebagai kebijakan yang progresif dan berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan. Negara hadir untuk memastikan pelaku UMKM dan koperasi desa tidak tergerus oleh ekspansi ritel modern yang tidak terkendali,” ujar Idam sapaan akram Kabid KK SEMMI Sulsel dalam keterangannya, Jum’at (27/2/2026).
Menurutnya, desa harus menjadi basis pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan. Karena itu, pengaturan ekspansi usaha besar di wilayah pedesaan merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasar sekaligus memperkuat koperasi dan usaha mikro masyarakat.
Lebih lanjut, SEMMI Sulsel juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Sulsel untuk mengadopsi kebijakan serupa dengan mengedepankan sistem kemitraan atau franchise/waralaba yang inklusif dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
Idam menekankan pentingnya regulasi daerah yang mengatur pola kemitraan antara ritel modern dan pelaku UMKM, sehingga tercipta transfer manajemen, akses distribusi, serta peluang kepemilikan usaha bagi masyarakat lokal.
“Kami mendorong agar sistem waralaba di daerah tidak hanya menjadi ekspansi modal besar, tetapi juga membuka ruang kemitraan yang adil bagi pengusaha lokal. Pemerataan ekonomi harus menjadi orientasi utama,” tegasnya.
SEMMI Sulsel juga secara tegas mendesak pihak Alfamart dan Indomaret untuk segera menyiapkan dan memperluas skema kemitraan atau sistem franchise yang memberikan porsi kepemilikan dan pengelolaan kepada pengusaha lokal di Sulawesi Selatan.
Menurut Idam, kedua perusahaan ritel nasional tersebut memiliki kapasitas manajerial dan jaringan distribusi yang kuat, sehingga sudah saatnya menghadirkan model bisnis berbasis kemitraan yang lebih inklusif di daerah.
“Kami mendesak agar Alfamart dan Indomaret tidak hanya melakukan ekspansi gerai, tetapi juga membuka akses kemitraan nyata bagi pelaku usaha lokal di Sulsel. Dengan sistem franchise yang transparan dan terjangkau, masyarakat desa bisa menjadi bagian dari rantai usaha modern, bukan sekadar penonton,” tegasnya lagi.
SEMMI Sulsel menilai, penerapan sistem kemitraan yang terstruktur dapat menjadi solusi tengah antara kebutuhan investasi dan perlindungan ekonomi rakyat. Dengan model tersebut, pertumbuhan usaha modern tetap berjalan, namun tidak mematikan usaha kecil di desa.
Idam berharap seluruh pemangku kebijakan di Sulawesi Selatan mampu menjadikan momentum ini sebagai dasar pembenahan tata kelola ekonomi daerah yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat kecil.(*)
