Maros, DUTAKARSA.COM — Program Gelar Pangan Murah (GPM) yang digelar di Lapangan Pallantikang, Maros, memicu kontroversi. Acara ini sejatinya dirancang untuk memberikan akses bahan pokok murah kepada masyarakat, namun hasilnya justru mengecewakan. Harga di lokasi terbukti melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. LSM Kipfa, dengan tajam mengkritik praktik ini, mencurigai adanya manipulasi mekanisme subsidi.
Program GPM umumnya berbasis subsidi untuk menekan harga ke tingkat HET. Namun, data dari lapangan menunjukkan kenyataan yang bertolak belakang. Berikut perbandingan harga beberapa komoditas.
Harga Minyak Kita dijual *Rp. 16.000/ltr atau Rp. 32.000/2 ltr.* penjualan diatas HET Rp. 15.700.
Harga Gula Pasir *Rp. 18.000/kg*, penjualan diatas HAP Rp. 17.500/kg
Harga Bawang Putih *Rp. 40.000/kg* penjualan diatas HAP Rp.38.000/kg
“Ini jelas menyimpang dari tujuan utama GPM. Masyarakat datang karena dijanjikan harga murah, tetapi nyatanya lebih mahal dari toko biasa. Ini bukan hanya kekecewaan, ini pelanggaran aturan ketersediaan pangan,” tegas Abdul Malik, Pengurus LSM Kipfa Maros, Selasa (10/02).
Penyimpangan harga di GPM berpotensi memicu ketimpangan distribusi bantuan dan keraguan masyarakat terhadap program pemerintah. LSM Kipfa menuntut transparansi lebih besar, termasuk audit independen dana hingga mekanisme pemantauan harga.
“Tanpa regulasi ketat dan pemantauan mandiri, GPM bisa menjadi alat eksploitasi, bukan solusi ketahanan pangan,” imbuh Malik
Warga antusias yang sekiranya mendapat harga sembako yang di gelar dinas pertanian Maros, namun harapan warga di lupakan beli ke pasar ketimbang program pasar murah. “iye dari maka sama cek harga sekiranya saya dapat harga bisa di jangkau untuk persiapan menjelang Ramadan, namun harga tidak sesuai. akhirnya saya belanja ke pasar tramol saja.” Kata salah satu warga enggang disebut namanya. karena harga kemahalan apa lagi kami selaku warga kecil yang hidup berkecukupan hanya mengandalkan pangan murah.
Program pangan murah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan subsidi benar-benar dirasakan. Tanpa itu, harapan pangan murah hanyalah slogan yang belum terealisasi.
Dinas Perdagangan Maros hingga berita ini ditulis belum merilis pernyataan resmi.
Laporan : Syamsir Anca
