Bulukumba, DUTAKARSA.COM — Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diramaikan oleh kemunculan dua partai politik baru, yakni Partai Gerakan Rakyat dan Partai Gema Bangsa. Kehadiran kedua partai ini menimbulkan beragam reaksi dan pertanyaan di tengah masyarakat. Partai Gerakan Rakyat, yang pada awalnya merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas), secara mengejutkan mendeklarasikan diri sebagai partai politik pada rapat kerja nasional (rakernas) pertamanya. Perubahan orientasi dari ormas menjadi partai politik tersebut merupakan langkah yang tidak terduga dan memunculkan tanda tanya besar terkait desain awal gerakan ini. Publik kemudian mempertanyakan, apakah transformasi tersebut benar-benar didorong oleh semangat perjuangan politik untuk kepentingan rakyat, atau sekadar menjadi kendaraan politik bagi kepentingan segelintir elite.
Hal serupa juga terjadi dengan kehadiran Partai Gema Bangsa yang mendadak mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Kehadirannya pun mengejutkan publik, mengingat minimnya sosialisasi, gagasan, maupun narasi ideologis yang diperkenalkan sebelumnya. Alih-alih menghadirkan konsep dan visi yang jelas terkait arah pembangunan bangsa, kedua partai ini justru secara terbuka dan cepat menyatakan sikap dukungan politik dalam konteks persiapan Pemilihan Presiden mendatang. Partai Gema Bangsa menyatakan kesiapan untuk memenangkan Prabowo Subianto, sementara Partai Gerakan Rakyat secara tegas menyatakan dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan yang kerap disapa “Anak Abah”.
Fenomena ini memperkuat kesan bahwa kehadiran partai-partai baru tersebut tidak diawali oleh proses pematangan ide, gagasan, serta tawaran solusi atas persoalan kebangsaan yang kompleks. Sebaliknya, orientasi politik yang ditampilkan justru terkesan pragmatis dan transaksional, seolah partai hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan dan bukan sebagai wadah perjuangan aspirasi rakyat. Padahal, idealnya partai politik hadir sebagai institusi demokrasi yang membawa visi, nilai, serta program konkret untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.
Di sisi lain, kondisi ini semestinya menjadi refleksi serius bagi negara. Perlu dipertimbangkan adanya pengaturan yang lebih ketat terkait pendirian partai politik di Indonesia, termasuk melalui pembentukan undang-undang yang mengatur batas dan syarat pendirian partai. Gagasan pembatasan ini bukanlah bentuk pengurangan demokrasi, melainkan upaya penataan sistem politik agar lebih efektif, sehat, dan bertanggung jawab. Semakin banyak partai politik tanpa kualitas dan diferensiasi ideologis yang jelas justru berpotensi menambah beban negara, baik dari sisi pembiayaan, fragmentasi politik, maupun efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, regulasi yang tegas dan berorientasi pada kualitas partai politik menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga substansi demokrasi di Indonesia.
Hingga tahun 2026, sistem kepartaian di Indonesia diisi oleh sejumlah partai politik nasional dan lokal yang telah terdaftar secara resmi dan memiliki badan hukum, baik yang menjadi peserta Pemilu 2024 maupun yang tetap tercatat secara administratif di KPU. Partai-partai nasional tersebut antara lain PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, PPP, PSI, Perindo, Hanura, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, serta Partai Ummat, yang masing-masing membawa latar belakang ideologi, basis massa, dan kepentingan politik yang beragam. Selain itu, terdapat pula partai-partai lokal di Aceh seperti Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA, Partai Darul Aceh, dan beberapa partai lokal lainnya yang diakui secara khusus berdasarkan kekhususan daerah.
Keberagaman jumlah dan jenis partai ini mencerminkan keterbukaan demokrasi Indonesia, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal efektivitas sistem politik, konsolidasi demokrasi, serta beban negara dalam pengelolaan kepartaian.
Seharusnya partai-partai politik yang telah terdaftar dan eksis di Indonesia dapat dioptimalkan peran serta kontribusinya terhadap negara. Seluruh partai tersebut memikul tanggung jawab konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, terlebih karena keberlangsungan mereka turut ditopang oleh suntikan dana dari negara melalui mekanisme bantuan keuangan partai politik. Dana publik tersebut semestinya dimanfaatkan secara maksimal untuk penguatan kelembagaan partai, pendidikan politik masyarakat, serta perumusan program dan gagasan yang memiliki asas manfaat nyata bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan demokrasi masyarakat.
Namun, kemunculan partai-partai baru justru seharusnya menjadi momentum lahirnya ide, gagasan, dan tawaran solusi yang segar bagi publik, bukan semata-mata diwarnai oleh deklarasi sikap dukungan terhadap kepentingan politik jangka pendek dalam ruang lingkup kekuasaan yang besar. Kritik terhadap fenomena ini bukanlah bentuk penolakan atau pelarangan atas kehadiran partai politik baru, melainkan sebuah harapan agar demokrasi Indonesia dapat berjalan lebih substansial dan berkualitas. Pembatasan pendirian partai politik melalui regulasi yang jelas perlu dipertimbangkan agar masyarakat dapat lebih mudah membaca arah, orientasi, dan visi politik setiap partai. Dengan demikian, publik dapat menilai secara objektif apakah suatu partai benar-benar hadir untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau justru hanya menjadi alat bagi kepentingan sekelompok orang tertentu.
Sudah saatnya negara melakukan pembenahan secara serius dalam penataan dan pengaturan pendirian partai politik, agar masyarakat dapat menilai secara lebih cermat dan objektif partai-partai yang benar-benar hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengetatan regulasi pendirian partai bukan dimaksudkan untuk membatasi hak demokrasi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap partai yang berdiri memiliki landasan ideologis yang jelas, visi kebangsaan yang kuat, serta komitmen nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya aturan yang tegas dan selektif, ruang demokrasi akan diisi oleh partai-partai yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi Indonesia dapat semakin diperkuat.(**)
Sumber : Alumni UIT Andika Pratama
